Monday, March 21, 2011

Menteri: Penyaluran KUR Lebihi Target

INILAH.COM, Jakarta - Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) jauh melebihi target dari Rp3,5 triliun menjadi Rp3,82 triliun per 3 Maret 2011.

Hal itu disampaikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Jumat (4/3). "KUR jauh melebihi dari perkiraan. Dari target Rp3,5 triliun sekarang Rp3,82 triliun per 3 Maret 2011," kata Mustafa di kantornya Jumat (4/3).

Mustafa menuturkan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatatkan penyaluran KUR terbesar senilai Rp2,5 triliun per 3 Maret 2011. Bank Perkreditan Daerah (BPD) mencatatkan kredit sebesar Rp512 miliar, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatatkan KUR sebesar Rp332 miliar, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan KUR sebesar Rp227 miliar, Bank Bukopin menyalurkan KUR sebesar Rp66 miliar, BTN menyalurkan KUR Rp45 miliar, dan Bank Syariah Mandiri menyalurkan kredit sebesar Rp96 miliar.

Per Januari 2011, penyaluran KUR mencapai Rp1,86 triliun dan per Februari 2011 mencapai Rp1,96 triliun.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp20 triliun pada 2011. Penyaluran KUR diperkirakan mencapai Rp17,22 triliun pada 2010. [cms]

Mandiri Tambah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

JAKARTA : Bank Mandiri siap meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat tahun ini menjadi Rp2,5 triliun naik dari tahun lalu Rp2,02 triliun yang akan disalurkan mayoritas melalui pola linkage dengan menggandeng perusahaan yang memiliki usaha mikro kecil binaan.

SVP Business Banking Bank Mandiri Agus Fuad mengatakan penyaluran kredit usaha rakyat siap untuk ditingkatkan menjadi sekitar Rp2,5 triliun sebagai bagian dari rencana untuk penguatan di sektor pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang akan digenjot pada tahun ini.

Pembiayaan yang dijamin pemerintah itu sangat prospektif untuk terus dikembangkan yang didukung dengan porsi kredit bermasalah terkendali di bawah 1% sehingga potensinya masih sangat besar.

“Kami lebih banyak menyalurkan kredit usaha rakyat dengan pola linkage yaitu dengan menggandeng seperti bank perkreditan rakyat dan perusahaan yang memiliki binaan usaha mikro di daerah sehingga penyalurannya relatif lebih terkendali dan mudah diawasi,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.

Agus memaparkan selain tingkat keamanan, penyaluran melalui linkage itu juga bisa membantu memperluas distribusi penyaluran kredit hingga ke daerah meskipun tidak terdapat jaringan kantor Bank Mandiri.

Untuk itu, katanya, penyaluran kredit usaha mikro itu akan dioptimalkan dengan pola linkage serta inti plasma untuk sektor pertanian dan perkebunan agar distribusinya lebih tepat sasaran serta risiko gagal bayar relatif bisa dikendalikan.

Pada tahun lalu, penyaluran kredit usaha rakyat Bank Mandiri sebesar Rp2,02 triliun melampaui dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1,84 Triliun. Sedangkan total penyaluran sejak 2007 mencapai Rp3,61 triliun yang diterima sekitar 74.000 pelaku usaha mikro dan kecil.

Distribusi pembiayaan itu mayoritas terserap ke sektor pertanian dan peternakan dengan porsi kredit mencapai 50,34% atau mencapai lebih dari 49.000 pelaku usaha, lalu ke sektor perdagangan sekitar 22.000 pelaku usaha (38,96%).

Bank Mandiri juga menyalurkan kredit usaha rakyat untuk usaha mikro yang dilayani melalui 1.200 jaringan kantor serta untuk KUR ritel dilayani melalui 177 jaringan kantor. Di samping itu, disediakan juga skema KUR bagi tenaga kerja Indonesia. (ra)

sumber : http://www.bisnis.com/ekonomi/mikro-ukm/15552-mandiri-siap-naikkan-kredit-usaha-rakyat-jadi-rp25-triliun

Jatim Serap KUR Paling Tinggi

| Serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jawa Timur paling tinggi di tingkat nasional.

Data Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI mencatat pengguna KUR mencapai 3,8 juta dan hampir 800 ribu diantaranya dari Jatim.

Ada sekitar 500 Usaha Kecil menengah (UKM) yang memanfaatkan KUR dan mampu menaikkan levelnya menjadi usaha menengah. Bahkan serapan KUR di Jatim mampu mengurangi angka kemiskinan sampai 30%.

RENVIL ANTONIO Ketua Komisi B DPRD Jatim mengatakan pada MARTHA reporter Suara Surabaya, Kamis (17/03), untuk memperluas pemanfaatan KUR, pemerintah kabupaten/kota di Jatim diminta lakukan sosialisasi. Ini supaya semakin banyak masyarakat bisa manfaatkan KUR.

Sampai akhir Pebruari, serapan dana KUR di Jatim dari 5 bank penyalur mencapai Rp43 triliun lebih.

KUR banyak dimanfaatkan usaha kecil menengah di Surabaya, Malang, Jember, dan Kediri.(mar/ipg)

Rp 2 Triliun untuk Penjamin KUR

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua perusahaan penjamin kredit usaha rakyat atau KUR, yakni PT Askrindo dan Perusahaan Umum Jamkrindo, menunggu suntikan modal tambahan sebesar Rp 2 triliun. Tambahan modal ini akan memperkuat kapasitas keduanya dalam menjamin kucuran KUR hingga Rp 20 triliun oleh bank-bank yang sudah ditunjuk.

"Tujuan pemberian PMN (Penyertaan Modal Negara) pada kedua perusahaan itu adalah untuk mendapatkan kapasitas tambahan sehingga modal PMN tidak tergerus oleh klaim kredit bermasalah. Hingga 31 Desember 2010 dana penjaminan yang sudah dicairkan mencapai Rp 3,75 triliun. Itu yang mendorong aliran KUR sebesar Rp 26,6 triliun pada tahun 2010," ujar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Selasa (15/3/2011).

Menurut Agus, Aksrindo dan Jamkrindo didirikan untuk mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menjamin pinjaman. KUR yang disalurkan pemerintah selama ini juga dijamin sebanyak 70 persen oleh kedua perusahaan itu.

"Hingga saat ini, kedua perusahaan sudah menerbitkan sertifikat penjaminan mencapai senilai Rp 29 triliun, pengajuan klaim untuk KUR senilai Rp 1,3 triliun, dan pembayaran klaim dari KUR Rp 732 miliar," katanya.

Hingga saat ini, KUR yang sudah disalurkan ada 6,864 juta orang tenaga kerja yang bekerja. Mereka bekerja pada 3.200 unit UMKM yang dibiayai KUR.

"PMN yang disuntikan sebesar Rp 2 triliun akan bisa menggunakan gearing ratio 10 kali menjamin Rp 20 triliun. Ini diharapkan akan membiayai UMKM 2.400 dan menyerap tenaga kerja mencapai 5,486 juta orang," ujar Darwin.

sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/03/16/08110712/Rp.2.Triliun.untuk.Penjamin.KUR

Perbankan Agar Optimalkan KUR Untuk Usaha Mikro

JAKARTA: Ibu Negara Ani Yudhoyono meminta kepada perbankan nasional agar memberikan layanan optimal kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan usahanya melalui kredit usaha rakyat (KUR).

Layanan perbankan ditingkatkan agar mereka bisa bekerja dan menghasilkan produk berkualitas di tengah era persaingan pasar global yang semakin menuntut kreativitas, inovasi serta kualitas dengan penggunaan bahan baku ramah lingkungan.

"Tolong masalah permodalan ini diperhatikan, agar mengurangi jumlah SMS atau pesan singkat masuk ke handphone saya,” ujar Ani Yudhoyono ketika hadir pada acara puncak HUT ke-31 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Gedung Smesco UKM Indonesia, Jaksel, hari ini.

Dikemukakan, setiap hari banyak SMS dari ibu-ibu pengusaha (UMKM) khususnya mikro dan kecil yang intinya mengeluh karena tidak bisa mengakses dana KUR ke perbankan yang telah ditunjuk pemerintah sebagai bank penyalur KUR.

Ibu Negara meminta agar prosesnya jangan dipersulit lagi. Apalagi, pada era sekarang ini birokrasi yang berbelit-belit tidak relevan lagi dengan langkah dinamis yang harus dilakukan dunia usaha, termasuk usaha mikro.

"Dari mana saya bisa mendapatkan permodalan untuk mereka, karena saya hanya Ibu Negara dan bukan pengelola bank. Jadi, saya tidak bisa meminjamkan permodalan kepada mereka. Kemudahan dari perbankan terutama diberikan kepada pelaku usaha yang ingin meningkatkan kapasitas usahanya."

Program KUR, kata Ibu Negara, terbukti mampu meningkatkan jumlah pelaku usaha maupun meningkatkan kapasitas usahanya, karena akses permodalan tersedia sekitar Rp20 triliun per tahun untuk seluruh wilayah Indonesia.

Hadir pada acara HUT ke-21 Dekranas, a.l. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, Menteri Perindustrian MS.Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Dalam Negeri Gawaman Fauzi. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II tersebut merupakan para Pembina Dekranas yang diketuai Herawati Boediono.

Puncak HUT Dekranas dimeriahkan, a.l. peragaan busana yang melibatkan para pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dari 33 provinsi maupun Dekranas Pusat.

Pada kesempatan itu, Herawati Boediono menegaskan organisasi nirlaba yang dipimpinnya bertugas menggali dan mengembangkan produk kerajinan nasional, meski ruang kerjanya terbatas pada fasilitasi.

"Kami bertekad menjadi motor penggerak dan peningkatan daya saing kerajinan Indonesia guna meningkatkan daya saing dengan mengusung bahan baku ramah lingkungan, sekaligus mendukung pencanangan ekonomi kreatif sejak tahun lalu,” tukas Herawati Boediono.(yn)

Setoran modal untuk penjamin KUR ditunda

JAKARTA. Komisi VI DPR RI menunda keputusan menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penundaan ini juga berlaku untuk PMN ke PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, penundaan ini karena masih menyoroti kerugian di Perum Askrindo. "Kami menunda membuat keputusan. Kami akan membahas lagi dalam dua pekan mendatang," kata Airlangga, usai rapat dengar pendapat, kemarin (21/3).

Kebutuhan PMN dalam penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun anggaran 2011 sebesar Rp 2 triliun. PT Askrindo dan Perum Jamkrindo masing-masing membutuhkan Rp 1 triliun.

Dalam kurun waktu 2010-2014, pemerintah mentargetkan penyaluran KUR melalui bank pelaksana sebesar Rp 100 triliun. PT Askrindo dan Perum Jamkrindo ditugaskan menjamin KUR tersebut, dengan target penjaminan sebesar Rp 20 triliun.

SMF dan PII meminta

Direktur Utama Askrindo, Chaerul Bachri mengatakan, saat ini kondisi perusahaan yang ia komandani semakin membaik. Hingga akhir 2010, total klaim berjumlah Rp 651 miliar. Sedangkan imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp 356 miliar.

Di Januari 2011, klaim sedikit menurun, yakni sekitar Rp 11 miliar. Padahal biasanya rata-rata klaim yang diterima Askrindo sebesar Rp 20 miliar - Rp 30 miliar.

Direktur Utama Jamkrindo, Nahid Hudaya mengatakan, tambahan modal pemerintah itu akan menambah realisasi penjaminan KUR mencapai Rp 10 triliun. Tambahan penyertaan modal negara yang diminta Jamkrindo ini lebih besar daripada tahun lalu yang hingga Desember 2010 sebesar Rp 900 miliar.

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga ikut mengajukan modal tambahan sebesar Rp 1 triliun. Direktur SMF, Erica Soetoro mengatakan, saat ini perusahaan sekuritisasi perumahan itu bermodalkan sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) mengajukan modal tambahan sebesar Rp 1,5 triliun. Targetnya pada akhir tahun 2014, modal PII mencapai Rp 5,5 triliun.

Penyaluran KUR 2011 ditargetkan naik hingga 114,86%

JAKARTA. Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa melejit hingga 114,86% selama 2011 dibanding pencapaian 2010. Tahun lalu, KUR yang sudah disalurkan mencapai Rp 17,228 triliun.

"Target KUR naik menjadi Rp 20 triliun. Tetapi untuk angka final nanti masih akan ditetapkan dalam Rakor Menko Perekonomian," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Jumat (28/1).

Adapun bank BUMN harus bisa menyalurkan kredit lebih tinggi. Target PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik menjadi Rp 10 triliun dibandingkan pencapaian KUR 2010 sebesar Rp 9,880 triliun.

PT BNI Tbk (BBNI) harus bisa menyalurkan KUR Rp 2,5 triliun atau naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 1,631 triliun. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) ditargetkan bisa menyalurkan Rp 3 triliun dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang hanya Rp 2,1 triliun.

Adapun Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) ditargetkan bisa menyalurkan KUR sebesar Rp 800 miliar atau naik Rp 710 miliar dibandingkan pencapaian sebelumnya.

PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) juga ditargetkan bisa naik menjadi Rp 350 miliar atau naik dari sebelumnya yang sebesar Rp 245 miliar. Terakhir Bank Syariah Mandiri (BSM) ditargetkan bisa menyalurkan Rp 600 miliar dibandingkan pencapaian sebelumnya yang sebesar Rp 452 miliar. Lainnya, 13 BPD ditargetkan bisa menyalurkan Rp 2,750 triliun atau naik dari realisasi 2010 sebesar Rp 2,21 triliun.

KUR 2011 Ditargetkan Terserap 5T

Provinsi Jawa Barat optimistis serapan kredit usaha rakyat (KUR) pada 2011 ini bisa menembus Rp5 triliun,menyusul meningkatnya ekonomi makro seperti berkembangnya program link agemelalui koperasi.
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jabar Wawan Hernawan, target penyerapan KUR pada tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mampu menyerap Rp4,6 triliun. ”Pada tahun lalu, penyerapan KUR belum maksimal, sebab dari persyaratan standar yang dikeluarkanperbankanmasihbelumbanyak dipahami calon pengguna KUR,” ujarnya seusai mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2010 Koperasi Sauyunan Jabar di Gedung Wahana Bakti Pos, Jalan Banda,Kota Bandung,kemarin.
Optimisme peningkatan penyerapan KUR ini juga didorong kondisi makro ekonomi di Jabar yang terus membaik. Ini akan berpengaruh besar terhadap penyerapan KUR pada tahun ini. Dia mencontohkan perbaikan ekonomi makro ini terlihat dari peningkatan program link age pada sejumlah koperasi yang terus meningkat.Artinya, peningkatan link age dapat memperluas peluang pengusaha kecil mendapatkan bantuan modal. ”Pada 2010, baru sekitar 50 koperasi yang masuk program link age.

Tahun ini kami memperkirakan akan ada 1.000 koperasi yang menyalurkan KUR dan masingmasing telah memberlakukan program link age,”kata Wawan. Menurut dia, penyaluran KUR melalui koperasi jauh lebih menguntungkan, karena suku bunga dipatok 14%.Sementara jika mengambil langsung dari bank penyalur KUR, suku bunganya mencapai 22%.Dia mengatakan,ada tujuh bank penyalur KUR,yakni Bank BJB,Bank Mandiri, BRI,Bank Danamon,Bank Mandiri Syariah,Bank Bukopin,dan BNI.

Di Jabar terdapat 22.675 koperasi, dengan rata-rata 37 koperasi per kecamatan. Sementara jumlah pelaku UKM mencapai 8,2 juta. Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan yang juga Ketua Pembina Koperasi Sauyunan Jabar mengungkapkan, keberadaan koperasi sangat berpengaruh terhadap penyerapan KUR.Sebab,dengan adanya program link ageakan semakin membuka peluang untuk penyerapan KUR.

”Saat ini koperasi bisa memberikan bantuan modal kepada para pelaku UKM. Dengan bunga rendah, tentunya para pelaku usaha akan lebih tertarik meminjam dana bantuan usaha dari koperasi. Ini merupakan peluang untuk menyalurkan KUR melalui koperasi,” beber Danny. Direktur Utama BJB Agus Ruswendi menambahkan pada awal tahun ini, komposisi penyaluran kredit Bank BJB sudah mendekati 30% bagi sektor usaha produktif, termasuk sektor KUKM.”Bank BJB diarahkan untuk lebih profesional dan peduli pada pengusaha koperasi dan UKM yang berorientasi pada usaha produktif,”ujarnya.

Rp10 M Dana Bansos untuk Koperasi

Dinas KUMKM Jabar akan menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp10 miliar melalui koperasi di wilayah Jabar.Melalui dana ini,koperasi diharapkan mampu memberdayakan potensi SDM,terutama wanita. Kepala Dinas KUMKM Jabar Wawan Hernawan mengatakan, kali ini seluruh dana bansos disalurkan melalui koperasi untuk didistribusikan kepada pelaku UMKM produktif.Dinas KUMKM menargetkan penerima dana bansos mencapai 500 koperasi.

”Dana itu diharapkan mampu terserap oleh 75.000 UKM. Kenaikannya cukup signifikan dari tahun 2010 yang hanya mencapai 1.600 UKM. Karena,saat ini tidak ada lagi UKM yang menerima bansos secara pribadi,” ungkapnya. Menurutnya,dana bansos Rp10 miliar disalurkan kepada koperasi di luar sektor ritel.Tujuannya selain memperbanyak penerima bansos, juga untuk meningkatkan produktivitas koperasi di daerah.Dengan kata lain, UKM yang ingin menerima dana bansos didorong menjadi anggota koperasi.

”Ini demi membangun kesadaran masyarakat untuk berkoperasi,”ucapnya. Dana bansos Rp10 miliar pada 2011 naik 4,6% dibandingkan bansos tahun lalu. Bansos 2010 hanya Rp9,56 miliar. Dia berharap kenaikan dana bansos bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Dinas KUMKM menargetkan awal Maret pendaftaran bisa dimulai.”Jika pendaftaran telah diterima, harapannya penerima bansos bisa segera diajukan ke Pemprov Jabar pada pertengahan Mei 2011. Lalu,Juni atau Juli dana bansos bisa dicairkan,”bebernya. (tantan sulthon/arif budianto)

Sumber: Harian Seputar Indonesia - Kamis, 24 Februari 2011

BJB bidik penyaluran KUR 2011 tembus Rp1 triliun

JAKARTA: PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun ini mencapai Rp1 Triliun atau naik 30,54% dari realisasi tahun lalu.

Direktur Utama Bank BJB Agus Ruswendi mengatakan perseroan telah mendapatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp750 miliar untuk batas bawah dan Rp1 triliun untuk batas atas. “Insya Allah bisa tersalurkan,” katanya kepada Bisnis, hari ini.

Agus menambahkan perseroan pada 2010 menyalurkan KUR sebesar Rp766 miliar atau 127,66% dari target atas yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp600 miliar.

Realisasi KUR selama 2010 memegang porsi 3,22% dari capaian total pembiayaan Bank BJB yang mencapai Rp23,78 triliun. Agus pernah mengatakan target pertumbuhan kredit secara keseluruhan pada tahun ini mencapai Rp30,9 triliun atau 30% dari realisasi 2010.

Ke depan, kata dia, perseroan tetap fokus pada penyaluran kredit pada sektor mikro dan UKM. “Selain untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, potensi pasar kedua sektor tersebut masih luas,” kata dia. (asm)

sumber : http://bisnis-jabar.com/berita/bisnis/bjb-bidik-penyaluran-kur-2011-tembus-rp1-triliun.html

Perbankan Siap Salurkan KUR 2011, Ditargetkan Rp 18 Triliun

JAKARTA, (PRLM).- Perbankan nasional menyatakan siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2011. Pada tahun ini, penyaluran KUR tersebut ditargetkan mencapai Rp 18 triliun atau naik dibanding 2010 yang sebesar Rp 16,4 triliun.

"Kami berkomitmen untuk terus menyalurkan KUR dengan maksimal. Untuk target tahun 2011 masih menunggu target yang ditetapkan pemerintah," kata General Manager BNI Slamet Djumantoro, di Jakarta. Pendapat senada disampaikan Direktur Commercial & Business Banking Bank Mandiri Sunarso.

Menurut Slamet, BNI sepanjang 2010 telah menyalurkan KUR sebesar Rp 1,63 triliun, berarti melebihi target yang Rp 1,6 triliun. Dengan ini outstanding KUR BNI telah mencapai Rp 3,16 triliun dengan total debitur sebanyak 27.824 debitur. "Sejak awal program KUR dari 2007 hingga akhir Desember 2010 penyaluran KUR BNI telah mencapai Rp 3,16 triliun kepada 27.824 debitur," ujarnya.

Dijelaskan, KUR merupakan kredit yang dijamin pemerintah dengan plafon hingga Rp 500 juta untuk usaha kecil yang feasible, namun belum bankable. Bank mendapat fasilitas penjaminan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sampai 80%.

"KUR ini lebih dominan di sektor perdagangan di mana mencapai 48 persen sedangkan sektor pertanian sebanyak 32 persen," kata Slamet. Dari total debitur KUR BNI saat ini sebanyak 2.655 debitur dengan outstanding sebesar Rp 435,5 miliar telah naik kelas menjadi debitur dengan fasilitas BNI wirausaha.

Sementara itu, Direktur Commercial & Business Banking Bank Mandiri Sunarso mengatakan, Bank Mandiri selama 2011 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 2,1 triliun atau 113,82 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1,84 triliun.

"Sebagian besar penyaluran KUR terserap ke sektor pertanian dan peternakan dengan porsi kredit mencapai 50,34 persen bagi lebih dari 49 ribu debitur. Sebesar 38,96 persen disalurkan ke sektor perdagangan kepada lebih dari 22 ribu debitur, selebihnya disalurkan ke sektor lain," katanya.

Dikatakan, penyaluran untuk sektor pertanian dan peternakan lebih dominan karena kuatnya komitmen Bank Mandiri untuk menyalurkan KUR ke sektor hulu agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat, serta upaya menjangkau pelaku UMKM di daerah yang tidak terjangkau Bank.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penyaluran KUR memberi sumbangan terhadap angka pengangguran sehingga target KUR pada 2011 dinaikkan. "Pada 2010, angka pengangguran susut menjadi 7,14 persen dibanding sebelumnya yang masih double digit," katanya.

Hatta juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan pada 2010 juga mengalami penurunan dari sebelumnya 14,1 persen menjadi 13,3 persen atau menjadi 31,02 juta dari sebelumnya lebih dari 32 juta. (A-78/das)***

sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/131480