BRI Dominasi Penyaluran KUR

Jakarta, beritabaru.com - Bank Rakyat Indonesia (BRI) jadi andalan dalam penyaluran kredit bagi usaha kecil, mikro dan menengah. Belum lama ini BRI menyalurkan kredit di wilayah Blitar, yang diserahkan langsung oleh Direktur Utama BRI ke para nasabah di wilayah tersebut.

Keberadaan KUR disadari dapat membantu bagi para pelaku UMKM yang belum bankable untuk meningkatkan akses pembiayaan ke bank dan koperasi. Oleh karenanya pemerintah benar-benar mengharapkan KUR dapat berperan sebagai sarana bagi para pengusaha kecil untuk menumbuhkembangkan usahanya. Salah satu upaya dukungan pemerintah kepada KUR ini adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada bank.

Adanya KUR sangat membantu bagi para pelaku UMKM yang belum bankable sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan yang diharapkan dapat menjadi embrio debitur komersial. Hari ini (4/5) Direktur Utama BRI menyerahkan KUR secara simbolis kepada calon-calon nasabah KUR yang mewakili beragam jenis usaha di Blitar. Penyerahan KUR ini disaksikan oleh Wakil Presiden Boediono.

Kredit Usaha Rakyat memang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil karena pola kredit yang diberikan KUR tidak terlalu rumit dan dianggap cukup sederhana bagi para calion nasabah KUR. Apalagi dengan konsep KUR saat ini yang pro poor, pro growth dan pro job, memang tepat dan sesuai sasaran serta kebutuhan bagi para pengusaha kecil.

Sampai dengan Februari 2010, penyaluran KUR telah mencapai Rp.17,8 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 2.505.246 orang sehingga rata-rata kredit per debitur sebesar Rp.7,14 juta.

Dari total kredit tersebut, di sisi penyaluran KUR, BRI merupakan bank penyalur KUR terbesar dengan Rp.13,4 triliun atau 74,97% dari total KUR Nasional yaitu Rp.17,88 triliun. Bank lain yang melakukan penyaluran KUR berturut-turut adalah Bank BNI Rp.1,553 triliun atau 8,69%, Bank Mandiri sebesar Rp.1,509 triliun atau 8,44%, dan sisanya terbagi kepada BTN, Bukopin dan Bank Syariah Mandiri.

Dari jumlah debitur, BRI tetap mendominasi yaitu 2.446.475 debitur atau 97,56% dari jumlah debitur KUR secara nasional yaitu 2.505.246, Bank Mandiri sebanyak 36.788, Bank BNI sebanyak 11.712 dan sisanya terbagi kepada Bank Syariah Mandiri, Bukopin dan BTN.

Sementara itu, sampai dengan Maret 2010 jumlah debitur KUR BRI di Propinsi Jawa Timur adalah sebanyak 467.943 orang dengan total penyaluran KUR Rp.2,11 triliun. Khusus kota Blitar penyaluran KUR adalah Rp.152,3 milyar atau 7,22% dari total KUR Propinsi Jawa Timur.

Secara nasional peningkatan status nasabah yang bermigrasi dari nasabah KUR menjadi debitur kredit komersial adalah sebesar 364.375 orang dengan total plafond Rp.2,87 triliun. Jumlah debitur migrasi khusus untuk Propinsi Jawa Timur adalah 35.715 orang dan untuk Kantor Cabang Blitar adalah sebanyak 11 orang. Hal ini membuktikan bahwa KUR merupakan solusi bagi para pengusaha UMKM dalam memberikan acessibility pinjaman ke bank untuk mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu sudah selayaknya setiap Pemerintah Daerah Tingkat II semakin mempererat kerja samanya dengan BRI dalam pengembangan ekonomi di wilayah masing-masing. Karena BRI dalam tahun 2010 tetap akan fokus dalam mendorong pengembangan bisnis/perekonomian UMKM yang selama ini menjadi bisnis utama BRI(*)

sumber : beritabaru.com

60,5 Persen KUR BRI untuk Wilayah Sulsel

BRI wilayah Makassar cukup agresif dalam menyaluran kredit dan per Desember 2009 bank tersebut tercatat telah menyalurkan kerdit Rp15,14 trilliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) Rp15,24 trilliun, yang berarti rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratir/LDR) diatas 100%.

“Ini membuktikan bahwa fungsi intermediasi jalan. Dana yang kami dapat dari masyarakat kami salurkan semua,” ujar pimpinan Wilayah BRI Makassar, Khairi Setiawan, didampingi kepala Bagian (Kabag) Bisnis Mikro Yusran Thahir dalam penjelasan di kantornya, Kamis (6/5).

Sementara Yusran Thahir, mengatakan hingga saat ini, BRI telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp1,39 trilliun dengan rincian Rp588 miliar untuk ritel dan Rp809 miliar untuk sektor mikro dengan jumlah nasabah 180.251 orang.

Dari jumlah itu, Sulawesi Selatan kebagian Rp.842 miliar ini berarti bahwa Sulsel kebagian KUR lebih dari 60,5 persen.”Ini sekaligus menandakan bahwa kami cukup fokus di Sulsel, sementara KUR sendiri lebih banyak banyak dimanfaatkan oleh pedagang dan petani,” katanya.

sumber : http://tnp2k.wapresri.go.id/berita/pemberdayaan-umk/172-605-persen-kur-bri-untuk-wilayah-sulsel-.html

BRI Salurkan KUR Rp3,1 Triliun

(ANTARA/Ardika)Jakarta (ANTARA News) - Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp3,1 triliun pada semester pertama tahun ini mendukung program Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

Menurut Direktur Utama BRI Sofyan Basyir seusai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Selasa, pencapaian tersebut sesuai dengan target semester I dan optimistis bisa mencapai target hingga akhir tahun.

"Target semester ini tercapai. Mudah-mudahan tercapai (target akhir tahun)," ujarnya.

Ia mengatakan BRI mempunyai target penyaluran KUR hingga batas bawah Rp6 triliun dan batas atas Rp8 triliun.

"BRI tetap menyalurkan KUR Rp6 triliun dan maksimal Rp8 triliun untuk target atas," ujarnya.

Sofyan menambahkan BRI akan membeli saham PT Bank Agroniaga Tbk yang dimiliki Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan seluruh dana akan diambil dari kas internal BRI.

"Sudah tahap final, nanti difinalkan di RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)," ujarnya.

Ia mengatakan BRI akan membeli 80 persen saham Bank Agro dengan harga normal dan itu merupakan jumlah saham maksimal yang dibeli oleh BRI.

Sebelumnya Sofyan memastikan akuisisi saham Bank Agro akan terlaksana pada Agustus 2010 melalui RUPS LB dan BRI siap menyerap seluruh saham yang ditawarkan Bank Agro.

(S034/N002/S026)
sumber: http://www.antaranews.com/berita/1279011491/bri-salurkan-kur-rp3-1-triliun

BRI Kucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 13,73 Triliun

Kucuran kredit usaha rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga akhir Maret 2010 sudah mencapai Rp 13,73 triliun. Adapun jumlah nasabah yang mendapat kucuran kredit ini mencapai 2,52 juta. Penyaluran kredit KUR BRI ini turun dari posisi akhir Desember 2009 yang sebesar Rp 17,1 triliun dan mengalir ke sebanyak 2,3 juta nasabah.

Sedangkan total outstanding kredit KUR sampai akhir Maret 2010 mencapai Rp 5,3 triliun dengan jumlah nasabah yang masih menjadi debitur mencapai 1,1 juta nasabah.

"Total kredit BRI per Maret 2010 Rp 208,96 triliun. Naik Rp 43,73 triliun. Tahun lalu cuma Rp 165,23 triliun," kata Direktur Operasi BRI Sarwono Sudarto, akhir pekan lalu.

Soal bunga KUR yang tinggi, Sarwono bilang, KUR jenis kredit ritel dan memiliki biaya operasional yang lebih besar ketimbang kredit biasa. Dia mencontohkan, penyaluran KUR butuh sumber daya manusia yang banyak. "Setiap outlet kami butuh minimal empat orang," ujarnya.

Toh, pemerintah menganggap penyaluran KUR masih kurang maksimal. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarifuddin Hasan mengatakan, target penyaluran KUR per akhir Maret 2010 masih jauh dari target. Hingga Maret 2010 KUR ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 1,4 triliun.

Menurut Syarifuddin, ini mengkhawatirkan karena pemerintah menargetkan bank pelaksana mampu menyalurkan KUR sebesar Rp 3,5 triliun per akhir Maret 2010.

"Seharusnya hingga kuartal pertama 2010, rasio penyaluran KUR mencapai Rp 3,5 triliun. Tapi yang sudah tersalur kepada pelaku UMKM hanya sekitar Rp 1,4 triliun,” katanya.
sumber: http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/35600/BRI-Kucurkan-Kredit-Usaha-Rakyat-Rp-1373-Triliun

Beda persepsi lambatkan KUR

JAKARTA Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan belum adanya kesamaan persepsi antara instansi terkait dalam penyaluran program kredit usaha rakyat KUR) sehingga terjadi perlambatan realisasi.

"Kami akan desak komite kebijakan KUR agar dalam waktu dekat segera melakukan rapat dengan instansi terkait dalam program KUR. Dengan demikian bisa terjadi kesamaan pandangan," ujar Suryadharma, kemarin.

Persamaan pandangan diperlukan agar Bank Indonesia selaku pencipta regulasi, bisa memperlonggar sistem BI checking yang diterapkan 6 bank penyalur KUR terhadap usaha mikro, yakni Bank BNI, BTN, BRI, Bukopin, Mandiri dan Bank Mandiri Syariah.

Menurut dia, permintaan tersebut dimaksudkan agar penyaluran dana KUR bisa lebih optimal lagi menjangkau pelaku usaha mikro. Kelonggaran sistem itu diyakininya tidak mengurangi nilai-nilai pruden-sial bank.

"Sebelumnya saya sudah memberi pandangan kepada koordinator komite kebijakan bagaimana pola meningkatkan penyerapan KUR. Sebab, pada semester pertama tahun ini hanya tersalur Rp. 2,4 triliun, karena itu sistem BI checking harus diperlonggar."

Suryadharma mengemukakan, keinginannya menginisiasi pertemuan karena Bank Indonesia tidak menyetujui dilakukan kelonggaran BI Checking.

Khairil Anwar, Kepala Biro Pengembangan BPR dan UMKM, Direktorat Kredit BPR dan UKM Bank Indonesia, sebelumnya mengatakan mekanisme tersebut diberlakukan untuk mengamankan kredit. Karena itu tidak perlu ada kebijakan melonggarkannya.

BI checking dimaksudkan juga un-tuk menekan moral hazard debitur. Akan tetapi dalam pandangan Kementerian Koperasi dan UKM, sistem tersebut justru menjadi salah satu faktor penghambat penyaluran KUR.

Suryadharma menegaskan Bank Indonesia harus melihat pengalaman bahwa yang menjebol bank itu bukan pengusaha mikro, tetapi pengusaha besar. Karena itu usaha mikro jangan jadi korban sistem karena ulah pengusaha besar.

Kekhawatiran Bank Indonesia maupun bank penyalur, katanya, tidak perlu berlebihan karena usaha mikro secara umum tangguh serta taat membayar cicilan meski harus mengakses dana dari penjual uang dengan bunga tinggi.

"Plafon kredit usaha mikro dibawah Rp. 50 juta, tapi kita asumsikan saja pinjamannya Rp 10 juta. Dengan jumlah itu BI checking sangat relevan diperlonggar, karena rata-rata kredit mikro dalam program KUR hanya Rp. 7,3 juta."

Sumber : Bisnis Indonesia

Menteri: Kredit Usaha Rakyat Solusi Hadapi ACFTA

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koperasi dan UKM (KUKM) Sjarifuddin Hasan mengharapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu menjadi jalan keluar bagi KUKM dalam menghadapi pakta dagang bebas ASEAN-China (ACFTA).

"Besar harapan kami penyaluran KUR dapat membantu pegiat koperasi dan pelaku KUKM agar siap menghadapi era persaingan bebas," kata Sjarif Hasan di Jakarta.

Ia memperkirakan tidak lama lagi banyak produk China akan membanjiri pasar Indonesia sebagai akibat telah diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ ACFTA) sejak 1 Januari 2010.

Produk China di pasar Indonesia juga diperkirakan akan memberi dampak negatif terhadap pelaku KUKM di Indonesia.

"Oleh karena itu, saya harap dengan adanya KUR pelaku KUKM dapat lebih mudah mengakses modal agar mereka mampu menutup kelemahan dalam bersaing dengan produk China khususnya," katanya.

Sjarif menambahkan, saat ini KUR menjadi salah satu instrumen yang paling diandalkan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang pada 2014 ditargetkan turun menjadi sekitar 8-10 persen.

"Saya harap dana sekitar Rp20 triliun tiap tahunnya selama lima tahun ke depan dapat kita deliver (kirimkan) kepada rakyat melalui KUR," katanya.

Pihaknya bersama pemangku kepentingan yang lain, telah bersepakat mempermudah pelaku KUKM mengakses KUR.

Bagi kredit mikro di bawah Rp5 juta tidak dipersyaratkan agunan dan BI checking serta bagi calon debitur yang memiliki kredit konsumtif tetap dimungkinkan mengakses KUR.

Penyaluran KUR sejak Januari 2008 sampai Januari 2010 mencapai Rp17,542 triliun melayani 2,4 juta debitur dengan rata-rata kredit Rp7,24 juta/orang. (*)
H016/A011
sumber : http://www.antaranews.com/berita/1267145716/menteri-kredit-usaha-rakyat-solusi-hadapi-acfta

Serapan Kredit Usaha Rakyat di Pacitan Rp 47 Miliar

TEMPO Interaktif, PACITAN - Serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pacitan pada tahun 2010 ini ditargetkan mencapai Rp 47 miliar. Jumlah ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2009. “Pada tahun 2009 realisasi KUR tidak mencapai target karena beberapa kendala,” kata Pimpinan BRI Pacitan Emilianan Ririn Purworini kepada TEMPO, Kamis (8/4).

Menurut dia, serapan KUR selama tahun 2009 hanya mencapai 55,7 persen atau Rp14,48 miliar. Padahal saat itu ditargetkan mencapai Rp 26 miliar. Meski demikian jumlah kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) Pacitan paling rendah di Jawa Timur.

Emiliana menjelaskan ada dua jenis KUR yang tawarkan BRI, yakni KUR mikro dan retail. KUR mikro rata-rata dengan nilai Rp 5 juta yang digunakan untuk modal kerja. Kredit dikenakan bunga 1,125 persen per bulan dan masa angsuran dua hingga tiga tahun. Sedangkan KUR retail diperuntukkan bagi koperasi dan lembaga simpan pinjam dengan dana kredit maksimal Rp 500 juta.

Untuk tahun 2010 Emiliana optimistis target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Untuk bulan Pebruari saja kredit yang sedang berjalan (outstanding) sudah mencapai Rp 13,35 miliar.

Asisten Manajer Bisnis Mikro BRI Pacitan Djoko Suprianto menjelaskan, untuk meningkatkan serapan kredit, BRI lebih longgar dalam menerapkan syarat bagi debitur. Selain itu, masa angsuran juga boleh diperpanjang. "Untuk tahun ini, masa angsuran diperbolehkan maksimal sampai enam tahun," katanya.

Hingga Desember 2009, jumlah nasabah debitur KUR BRI Pacitan 6.235 orang dan per Pebruari 2010 6.020 orang. Mayoritas debitur adalah pedagang kecil, nelayan, pengusaha industri rumah tangga. Untuk melayani nasabah terdapat 17 unit BRI, dua teras BRI, dan delapan ATM yang tersebar di 12 kecamatan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Edy Junan Ahmadi, menyambut baik kelonggaran syarat bagi debitur yang ditentukan BRI tahun ini. "Semoga serapan KUR meningkat dibanding tahun lalu. Sebab selama ini syaratnya terlalu ketat dan perbankan sangat berhati-hati sehingga sedikit yang bisa menikmati KUR," ucapnya. ISHOMUDDIN.

sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/wirausaha/2010/04/08/brk,20100408-238822,id.html

Kredit Usaha Rakyat 2010 Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai kemudahan diberikan pemerintah untuk memperluas cakupan kredit usaha rakyat (KUR). Mulai tahun 2010, pemilik kartu kredit atau debitor kredit perumahan rakyat pun bisa mendapatkan KUR.

Dengan penambahan jumlah penyalur dari enam bank pada tahun 2009 menjadi 13 bank pada tahun 2010, KUR senilai Rp 20 triliun diharapkan bisa terdistribusi dengan cepat.

”Sekarang yang punya kredit perumahan, kartu kredit, kredit kendaraan roda dua juga bisa mendapatkan KUR. Dengan peningkatan aksesibilitas, daerah terpencil diharapkan akan semakin mudah mendapatkan KUR,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (12/1/2010), seusai menghadiri penandatanganan adendum II nota kesepahaman penyaluran KUR tahun 2010.

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan untuk mempercepat penyaluran KUR pada 2010 adalah pertama, menetapkan jaminan pemerintah sebesar Rp 2 triliun per tahun sepanjang periode 2010-2014, yang memungkinkan rasio pembesaran kreditnya (gearing ratio) sebesar Rp 20 triliun per tahun atau 10 kali.

Kedua, menambah bank penyalur KUR dengan melibatkan tambahan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ketiga, suku bunga KUR mikro (di bawah plafon Rp 5 juta per debitor) diturunkan dari 24 persen menjadi 22 persen.

Keempat, menurunkan suku bunga kredit KUR dengan plafon Rp 5 juta-Rp 500 juta dari 16 persen menjadi 14 persen. Kelima, masa pengembalian kredit diperpanjang dari tiga tahun jadi enam tahun. Keenam, kewajiban sistem informasi debitor ditiadakan untuk KUR skala mikro.

”Dari target Rp 20 triliun itu, sebanyak Rp 14,8 triliun di antaranya akan disalurkan oleh BNI, BRI, BTN, Mandiri, Mandiri Syariah, dan Bukopin. Adapun BPD senilai Rp 3,3 triliun dan sisanya Rp 1,7 triliun oleh bank lainnya,” ungkap Hatta.

Secara terpisah, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan, dengan memudahkan penyaluran KUR pada 2010, peluang bertambahnya kredit bermasalah (NPL) KUR bisa bertambah dari posisi 2009, yakni 5,75 persen.

Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basir menegaskan, jangan mempermasalahkan NPL pada KUR karena kredit bermasalah itu terjadi akibat banyaknya pelaku usaha yang baru pertama kali menjalankan bisnisnya. (OIN/FAJ)

sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/13/06533440/Kredit.Usaha.Rakyat.2010.Dipercepat.

Kredit Usaha Rakyat 2010

TAHUN depan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) bakal terpangkas 2%. Ini tentu sebuah kabar gembira, tapi tidak begitu menggembirakan buat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mengapa? Pelaku UMKM masih tetap harus memba.var bunga lebih besar daripada pengusaha besar. Saat ini suku bunga KUR masih bertengger di level 16%, bahkan untuk pinjaman tertentu tanpa angunanmasih berkisar pada level 20% hingga 22%.

Jadi wa jar sa ja bila penumnan suku bunga sebesar2% dinilai belum bisa menggairahkan pelaku UMKM. Padahal kita paham program KUR yang menjadi salah satu program andalan pemerintah seharusnya bisa menjadi katalisator dalam kebuntuan pengembangan UMKM. Niat mulia program KUR adalah memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan pendanaan dengan suku bunga yang murah.Tapi kenyataan di lapangan suku bunga yang didapatkan UMKM masih terbilang tinggi.

Persoalan program KUR bukan sekadar tersandung pada suku bunga yang belum bisa menolong para pelaku UMKM, tapi juga terganjal pada masalah penyaluran yang tidak bisa menjangkau sepenuhnya pada pengusaha kecil yang memang membutuhkan dana.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, mencoba membuat terobosan dengan melibatkan bank swasta sebagai penyalur KUR. Tahun depan penyaluran dana KUR, yang diprediksi sebesar Rp20 triliun, akan melibatkan lima belas bank.

Semakin banyak bank penyalur KUR tentu akan meningkatkan daya serap kredit tersebut, pada akhirnya semakin banyak pula pelaku UMKM yangbisaterlayani.Faktadilapanganmenunjukkan, barusekitarduajuta pelaku UMKM yang bisa menikmati dana KUR yang diluncurkan sejak 2007. Angka tersebut terlalu kecil mengingat masyarakat yang bergerak di bidang UMKM tercatat 50,70 juta atau tak kurang dari 98,9% dari total pelaku usaha di Indonesia.

Nah, kalau daya serap KUR yang begitu lamban, berarti dibutuhkan waktupuluhan tahun un tuk menyentuh UMKM yangpuluhan juta jumlahnya itu.

KUR sebagai sebuah program yang bertujuan mengangkat pelaku UMKM sangatlah mulia. Pada awalnya peluncuran program tersebut begitu diminati. Terbukti dengan daya serap yang tinggi. Namun, belakangan program tersebut menjadi tidak efektif lagi bagi pelaku UMKM karena suku bunga yang diberikan tidak begitu menarik dan dibebani berbagai persyaratan yang dianggap memberatkan. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga Uno. Buntutnya, pelaku UMKM kembali mencari sumber pendanaan lain.

Karenaitu.kitaharapusahapemermtah melibatkan perbank an swasta untuk menyalurkan dana KUR bisa dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan. Sebutlah misalnya bagaimana meminimalkan persyaratan kredit tanpa menanggalkan prinsip kehati-hatian, terutama soal jaminan. Salah satu penyebab rendahnya daya serap KUR belakangan ini karena persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM. Tentu saja ganjalan pokoknya adalah tingkat suku bunga yang tidak kompetitif. Jangan heran kalau pelaku usaha kecil kembali melirik rentenir; biar bunga mencekik, tapi mudah mendapatkan pembiayaan.

Untuk menyikapi keterbatasan program KUR yang tujuan utamanya memfasilitasi pembiayaan UMKM, harus ada lembaga pembiayaan lain yang lebih efektif. Salah satunya adalah memberdayakan segera mungkin fungsi dan peranan lembaga keuangan mikro (LKM) yang selama ini sudah akrab di tengah masyarakat.

Memang harus diakui kelemahan LKM ndak memiliki pengawas, pengendali. Karena peran dan fungsi LKM selama ini tak bisa diabaikan, maka sudah saatnya memiliki payung hukum yang jelas.

Sebenarnya soal payung hukum LKM, dalam bentuk undang-undang (UU) LKM, sudahdigulirkan. Namun rancangan payung hukum tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat yang berkantor di Senayan.

Ingat, jumlah pelaku UMKM hampir 98,9% dari seluruh pelaku usaha yang tersebar di Tanah Air. Dominasi pelaku UMKM itu perlu dipertanya-kan,sebabmenurutversiKamarDagangdan Indus tri Indonesiapersentase pengusaha kecil di sebuah negara idealnya sekitar 80%, selebihnya merupakan pelaku usaha menengah dan besar.

Sumber : Harian Seputar Indonesia

10 Fakta Tentang Paul Si Gurita Peramal

Berkali-kali jitu menebak siapa jadi pememang dalam berbagai pertandingan di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan membuat Paul, sang gurita peramal, mendunia. Namun, tak banyak orang tahu siapa Paul sesungguhnya. Berikut adalah sepuluh fakta tentang gurita berusia dua tahun tersebut seperti dilansir oleh Telegraph.

1. Gurita jantan kelahiran Inggris
Sekalipun sekarang hidup di Akuarium Sea Life Centre, Oberhausen, Jerman, Paul lahir di Weymouth, Inggris dan dipindahkan dari Weymouth Sea Life Park (ke Jerman) pada 2006.

Seorang staf di Weymouth Sea Life Park, Fiona Smith, yang pernah mengurus Paul mengatakan, "Ia tak pernah membuat prediksi apa pun ketika masih di sini. Namun, mungkin ia menunggu turnamen besar seperti Piala Dunia untuk menampilkan kemampuannya itu."

2. Diburu manusia
Seorang juru masak Argentina, Nicolas Bedorrou, begitu marah ketika Paul secara tepat memperkirakan bahwa kesebelasan negaranya akan dikalahkan Jerman di perempat final Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Ia bahkan mengancam akan memburu Paul untuk dimasak.

"Kami akan memburunya dan menempatkannya di atas kertas. Kami kemudian akan memukulinya untuk membuat dagingnya lunak dan kemudian memasukkannya dalam air mendidih," kata Bedorrou.

3. Berita besar
Prediksi Paul telah mengundang perhatian banyak orang karena sebuah stasiun televisi Jerman, NTV mulai rajin menyiarkan secara langsung prediksi pertandingan Paul, dengan dua reporter berdiri di sebelah akuariumnya sehingga mereka bisa membuat pemirsa mengetahui bagaimana Paul melakukan prediksinya.

4. Selebritis terbesar di Oberhausen
Paul merupakan hal paling populer di Oberhausen, sebuah kota, yang menurut Wikipedia, seluas 77 kilometer persegi dan berpenduduk 214.000 jiwa. Selama ini, kota itu hanya dikenal karena memiliki pusat perbelanjaan terbesar di Jerman, Centro.

5. Akurasi ramalan yang nyaris sempurna
Paul mulai meramal hasil pertandingan sejak Piala Eropa 2008 Swiss-Austria dan ia meramal enam pertandingan Jerman, dengan empat di antaranya benar. Ia menyebut Jerman akan memenangi semua pertandingan. Faktanya, Jerman kalah dari Kroasia.

Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, sejauh ini, semua ramalan Paul tentang Jerman benar, termasuk soal mereka akan kalah dari Spanyol di babak semifinal.

6. Bisa membuat Anda kaya
Dengan ramalan seperti itu, Anda bisa mengandalkan ramalan-ramalannya sebelum bertaruh.

7. Hewan cerdas
Gurita adalah hewan cerdas dan terbukti memiliki ingatan kuat. "Gurita biasa seperti Paul sangat cerdas. Kami menyamakan kecerdasan mereka dengan anjing dan mereka menyukai masalah dan suka menyelesaikannya," kata Fiona Smith.

8. Selebriti di Facebook dan Twitter
Paul menjadi salah satu topik pembicaraan paling marak di situs jejaring sosial. Frase "Paul the Octopus" dan "Pulpo" (bahasa Spanyol untuk Gurita) masuk sepuluh besar Twitter dunia.

9. Tanpa rekayasa
Paul memprediksi hasil pertandingan dengan membuka tutup salah satu dari dua wadah makanan di akuariumnya. Staff Oberhausen Sea Life Centre, Tanja Munzig, membantah dugaan bahwa ada sesuatu diletakkan di salah satu wadah. "Tak ada tipuan. Makanan sama dan segalanya di kedua wadah itu sama, kecuali benderanya," kata Munzig.

10. Tak takut ancaman pembunuhan
Menurut pengawasnya, Oliver Walencak, Paul tak takut diancam suporter Argentina yang menyalahkannya atas tersingkirnya Lionel Messi dkk dari Piala Dunia 2010 karena kalah 0-4 dari Jerman

sumber : http://www.tribunnews.com/2010/07/08/10-fakta-tentang-paul-si-gurita-peramal

Paul si Gurita

Paul si Gurita (bahasa Inggris: Paul the Octopus) adalah seekor gurita yang tinggal di sebuah akuarium di Sea Life Centres, Oberhausen, Jerman. Gurita ini mulai terkenal karena ia berhasil menebak seluruh pertandingan sepak bola khususnya untuk Timnas Jerman di Piala Dunia FIFA 2010. Sejak Timnas Jerman kalah dari Spanyol, nama Paul semakin dikenal masyarakat dunia karena tebakannya selalu tepat. Namun, Paul pernah salah menebak pada pertandingan Final Euro 2008 antara Spanyol melawan Jerman. Paul memilih Jerman, namun akhirnya Spanyol memenanginya

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Paul_si_Gurita

SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Persyaratan Calon Debitur UMKM dan Koperasi yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat:
Individu (perorangan badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif dan memenuhi syarat antara lain:
Legalitas perorangan dan Badan Usaha Hukum:
Individu: KTP dan Kartu Keluarga
Kelompok: Surat Pengukuhan Instansi terkait Surat Keterangan Usaha dari LurahjKepala Desa danj atau akte Notaris
Koperasi: AD/ART beserta perubahannya (4) Badan Hukum Lain sesuai ketentuan yang berlaku
Perijinan usaha:
Untuk kredit dengan plafond sid Rp100 juta, ijin usaha a.l. TDP, Slur, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah.
Pinjaman dengan plafond diatas Rp100 juta perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.

UMKM dan Koperasi yang baru memulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selama 6 bulan.

Jenis Kredit dan Jangka Waktu Kredit:
Kredit Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 tahun
Kredit Investasi jangka waktu maksimal 5 tahun.

Besarnya nilai pinjaman disesuaikan dengan kelayakan usaha maksimal Rp. 500 juta.

Sharing dana sendiri untuk kredit Investasi minimum 35%.

Suku Bunga maks.16% pa, Reviewable sesuai ketentuan Pemerintah.

Bentuk Kredit: Prosedur Rekening Koran Maksimum CO menurun, untuk Kredit Musiman dapat sekaligus lunas (maksimal jangka waktu 1 tahun dengan pembayaran pokok dan bunga).

Biaya Administrasi dan provisi tidak dipungut.

Agunan
Agunan pokok berupa proyek yang dibiayai.
Agunan tambahan ringan dan tidak diwajibkan


Sistem dan prosedur kredit:
UMKM dan Koperasi dapat mengajukan permohonan kredit; pinjaman ke Kantor Cabang BRI/ Kantor Cabang Pembantu.
Permohonan kredit;pinjaman yang diajukan, harus dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain:
Copy legalitas dan perijinan.
Data usaha dan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kredit.
On the spot ke tempat usaha oleh Pejabat Kredit Lini.

Hasil analisa kebutuhan kredit dituangkan dalam Memorandum Analisa Kebutuhan Kredit sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan ke pejabat pemutus untuk mendapatkan putusan kredit.

sumber : http://www.depkop.go.id/skema-kur-bri.html

Fee Penjaminan Kecil, Program KUR Bisa Terhambat

JAKARTA Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sejauh ini masih memiliki beragam kendala. Kementerian Negara BUMN membeberkan berbagai macam kendala dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI hari ini. Deputi Kementerian BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprapto menuturkan, masih banyak bank yang belum memiliki jaringan yang mendukung untuk penyaluran KUR. 

Bila melihat profil enam bank penyalur KUR, yang memiliki jaringan paling luas adalah BRI. Tak heran jika bank yang lekat dengan imej bank wong ndeso tersebut mencatatkan penyaluran KUR paling besar yakni mencapai Rp 12, 84 triliun. Adapun bank lainnya, jaringannya masih belum sebanyak BRI. 

Kendala kedua adalah terkait kian melejitnya rasio kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) KUR. Per Desember 2009 NPL KUR adalah sebesar 4,92%. Parikesit menuturkan, besarnya NPL ini tidak sebanding dengan fee alias imbal hasil untuk perusahaan penjamin yang saat ini dibanderol sebesar 1,5%. "Besar fee dan tingkat NPL ada defisit alias rugi margin bagi perusahaan penjamin. Kondisi ini bisa mengganggu kelanjutan program KUR bila tidak diberi tambahan dana dari APBN yang khusus untuk menutup kerugian perusahaan penjamin tersebut," jelasnya. 

Siasatnya, ungkap Parikesit, bisa ditempuh beberapa hal. Pertama, bisa dengan menekan tingkat NPL KUR. "Bisa juga pemerintah menaikkan nilai fee-nya," katanya. Cara lain misalnya, pemerintah menyuntikkan modal tambahan ke perusahaan penjamin. KUR saat ini dijamin oleh dua perusahaan penjamin yakni PT Asuransi Kredit Indonesia dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). 

Sekadar mengingatkan, saat meluncurkan program KUR tahun 2007, pemerintah menyuntikkan modal kepada dua perusahaan tersebut senilai Rp 1,45 triliun. Lalu, Desember 2009 lalu pemerintah menyuntikkan modal lagi sebesar Rp 500 miliar. Dus, total modal perusahaan penjamin untuk KUR adalah sebesar Rp 1,95 triliun. 

Modal tersebut sejatinya amat mepet bila dibandingkan dengan nilai KUR yang sudah disalurkan oleh bank. Per Desember 2009 lalu saja total KUR yang sudah tersalur mencapai Rp 17,188 triliun. Jika memakai gearing ratio 1:10, Askrindo dan Jamkrindo hanya mampu menjamin KUR maksimal sebesar Rp 19,5 triliun. Askrindo dan Jamkrindo sebenarnya sudah sempat mengajukan kenaikan fee kepada pemerintah menjadi sebesar 3%. Namun, sampai hari ini permintaan tersebut masih belum mendapat respon tegas dari pemerintah.
 sumber : http://www.kontan.co.id

Program Pemberdayaan Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat Dilanjutkan

TEMPO Interaktif, Banjarmasin - Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dinilai telah berhasil, dan program ini akan dilanjutkan oleh pemerintah.

Boediono meminta agar mekanisme PNPM yang telah berjalan tidak diubah jika ada tambahan dana, seperti dari perusahaan yang berbentuk CSR . 

"Jangan mengarang-mengarang mekanisme baru, karena risikonya sangat besar dan pada akhirnya tidak tercapai sasaran," kata Boediono ketika dialog dengan penerima PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Banjarmasin, Sabtu (16/01).

Menurut Boediono, mekanisme PNPM Mandiri yang telah ada harus dijaga. Sedangkan dana tambahan dari dunia usaha dimasukkan saja ke kas PNPM Mandiri untuk tujuan memperbesar plafon dan lokasi cakupan penerima PNPM Mandiri.

Selain PNPM Mandiri, Boedino menambahkan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga akan dilanjutkan oleh pemerintah. Setelah dilakukan evaluasi, KUR dinilai sangat baik bagi usaha rakyat.

Ke depannya, Kredit Usaha Rakyat ini akan dipadukan dengan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM), demikian Boediono.

KHAIDIR RAHMAN
sumber : http://www.tempointeraktif.com

Penyaluran Kredit Rakyat BRI Turun

Rabu, 03 Februari 2010 | 15:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun lalu turun. Menurut Direktur Usaha Mikro Kecil Menengah BRI Bambang Supeno sepanjang 2009 hanya tersalur Rp 3,6 triliun. Turun ketimbang penyaluran 2008 sebesar Rp 8 triliun. 

"Terhambat Sistem Informasi Debitur," katanya usai Rapat Dengar Pendapat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (3/2). Aturan itu melarang setiap pihak yang sudah mendapat kredit, baik kredit kendaraan bermotor, kepemilikan rumah hingga kartu kredit, untuk memperoleh kredit usaha rakyat. 

Peraturan tersebut dihapus dalam kesepakatan bersama antara Menteri Koordinator Perekonomian dan Komite Kebijakan pada 12 Januari lalu. "Kami yakin 2010 ini (penyaluran kredit) naik lagi," ucap Bambang. 

Kredit usaha rakyat dicetuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 November 2007 dengan target Rp 14,5 triliun selama tiga tahun. Berdasarkan data Kementerian Badan Usaha Milik Negara, hingga November 2009 telah tersalur Rp 16,45 triliun. 

"Atau 113 persen dari target," kata Parikesit Soeprapto, Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian BUMN. Sebanyak 74 persen dari pembiayaan itu disalurkan oleh BRI senilai Rp 12,84 triliun kepada 2,3 juta debitur. 

Bunga kredit usaha rakyat ritel cukup ringan, yaitu 14 persen. Adapun bunga di sektor mikro diturunkan dari 24 jadi 22 persen. Rata-rata debitur meminjam Rp 7,24 juta. Sementara rasio kredit bermasalah mencapai 4,92 persen.

Menurut Bambang, masalah yang kerap ditemui dalam penyaluran kredit usaha rakyat adalah anggapan bahwa kredit itu merupakan bantuan pemerintah seperti halnya kredit usaha tani pada masa Orde Baru. "KUR digunakan untuk konsumsi," ujar dia.

REZA MAULANA
sumber : http://www.tempointeraktif.com

Perbaikan SOP KUR Terbit Akhir Januari

JAKARTA Standar operasional dan prosedur (SOP) terkait revitalisasi kredit- usaha rakyat (KUK) segera terbit pada akhir Januari 2010 ini. SOP meliputi rencana detail perbaikan pelaksanaan KUR. Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM Chairul Djamhari mengatakan, selama ini prinsip-prinsip dan saran dalam upaya revitalisasi penyaluran KUR disiapkan dalam bentuk draf.

Dengan ditandatanganinya adendum dua antara bank pelaksana, pemerintah, perusahaan penjamin, dan pihak terkait lainnya, maka diperlukan tindak lanjut dalam bentuk SOP. "Kalau sudah ada penandatanganannya, maka secara hierarki kita memunyai payung hukum untuk menindaklanjuti penyempurnaan SOP," katanya di Jakarta, kemarin.

Hingga akhir November 2009, penerima KUR mencapai 2,3 juta orang/pengusaha dengan rata-rata kredit Rp 7,15 juta. Sementara tingkat kredit bermasalah [nonperforming loan/NPL) mencapai 5,75 persen. Dari total 2,3 juta penerima KUR, lebih dari 100.000 debitur telah menyelesaikan pelaksanaan KUR ke kredit komersial.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah akan menambah penyediaan dana untuk qsaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui KUR dengan potensi hingga Rp 20 triliun. Ini berarti sekitar Rp 2 triliun per tahun selama lima tahun ke depan.

"Mulai 2010, pemerintah akan meningkatkan akselerasi penyaluran KUR. Kita sediakan dana Rp 2 triliun per tahun selama 2010-2014, sehingga total dana yang akan disalurkan menjadi 10 kali jumlahnya Rp 20 triliun," kata Hatta.
Hatta mengatakan, untuk mempercepat penyaluran KUR, maka pada 2010 ini pemerintah menambah bank penyalur dari enam bank menjadi 19 bank, meliputi Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Man-din, Bukopin, dan BTN, serta 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dia berharap, pada 2010, dana KUR akan disalurkan enam bank besar sebanyak Rp 14,8 triliun dan BPD Rp 3,5 triliun. Sedangkan sisanya Rp 1,7 triliun melalui bank lainnya.

Dijelaskan, pemerintah juga akan menurunkan tingkat suku bunga KUR sebesar 2 persen. Misalnya, untuk kredit mikro dengan pinjaman Rp 5 juta suku bunga turun dari 24 persen menjadi 22 persen. Untuk pinjaman ritel Rp 5 juta-Rp 500 juta turun dari 16 persen menjadi 14 persen
sumber : http://www.depkop.go.id

Evaluasi KUR libatkan 6 menteri

JAKARTA Untuk pertama kalinya evaluasi kebijakan program kredit usaha rakyat (KUR) akan melibatkan tujuh menteri dari departemen terkait, untuk menindaklanjuti rencana penurunan suku bunga KUR yang dinilai masih tinggi.

Choirul Djamhari, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM, menjelaskan sejak program KUR diluncurkan akhir 2007 evaluasinya hanya melibatkan pejabat eselon I.

"Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan sudah meminta kepada Menteri Koordinator Perekonomian agar pembahasan dan evaluasi kali ini melibatkan seluruh menteri instansi terkait dengan KUR," ujar Choirul Djamhari, kemarin.

Pertemuan tingkat menteri itu untuk menindaklanjuti permintaan penurunan suku bunga KUR yang disampaikan Sjarifuddin Hasan kepada enam direksi bank peserta penyalur KUR, yaitu Bank BNI, BTN, BRI, Bukopin, Mandiri dan Bank Mandiri Syariah.

Setelah pertemuan Rabu, Sjarifuddin minta keenam bank menyampaikan perhitungan suku bunga realistis agar penyaluran KUR berdampak meningkatkan sektor riil, utamanya skala usaha mikro.

Pertemuan tingkat menteri masih dalam konteks Komite Kebijakan KUR untuk membahas dan mengevaluasi setiap kebijakan yang akan ditetapkan ke depan.

Termasuk menetapkan kebijakan menyalurkan sekitar RplOO triliun hingga periode 2014. atau sebesar Rp20 triliun per tahun.

Risalah pertemuan Menteri Koperasi dan UKM bersama enam bank penyalur KUR sudah disampaikan kepada masing-masing instansi.

Sumber : Bisnis Indonesia

Kredit Usaha Rakyat 2010

TAHUN depan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) bakal terpangkas 2%. Ini tentu sebuah kabar gembira, tapi tidak begitu menggembirakan buat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mengapa? Pelaku UMKM masih tetap harus memba.var bunga lebih besar daripada pengusaha besar. Saat ini suku bunga KUR masih bertengger di level 16%, bahkan untuk pinjaman tertentu tanpa angunanmasih berkisar pada level 20% hingga 22%.

Jadi wa jar sa ja bila penumnan suku bunga sebesar2% dinilai belum bisa menggairahkan pelaku UMKM. Padahal kita paham program KUR yang menjadi salah satu program andalan pemerintah seharusnya bisa menjadi katalisator dalam kebuntuan pengembangan UMKM. Niat mulia program KUR adalah memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan pendanaan dengan suku bunga yang murah.Tapi kenyataan di lapangan suku bunga yang didapatkan UMKM masih terbilang tinggi.

Persoalan program KUR bukan sekadar tersandung pada suku bunga yang belum bisa menolong para pelaku UMKM, tapi juga terganjal pada masalah penyaluran yang tidak bisa menjangkau sepenuhnya pada pengusaha kecil yang memang membutuhkan dana.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, mencoba membuat terobosan dengan melibatkan bank swasta sebagai penyalur KUR. Tahun depan penyaluran dana KUR, yang diprediksi sebesar Rp20 triliun, akan melibatkan lima belas bank.

Semakin banyak bank penyalur KUR tentu akan meningkatkan daya serap kredit tersebut, pada akhirnya semakin banyak pula pelaku UMKM yangbisaterlayani.Faktadilapanganmenunjukkan, barusekitarduajuta pelaku UMKM yang bisa menikmati dana KUR yang diluncurkan sejak 2007. Angka tersebut terlalu kecil mengingat masyarakat yang bergerak di bidang UMKM tercatat 50,70 juta atau tak kurang dari 98,9% dari total pelaku usaha di Indonesia.

Nah, kalau daya serap KUR yang begitu lamban, berarti dibutuhkan waktupuluhan tahun un tuk menyentuh UMKM yangpuluhan juta jumlahnya itu.

KUR sebagai sebuah program yang bertujuan mengangkat pelaku UMKM sangatlah mulia. Pada awalnya peluncuran program tersebut begitu diminati. Terbukti dengan daya serap yang tinggi. Namun, belakangan program tersebut menjadi tidak efektif lagi bagi pelaku UMKM karena suku bunga yang diberikan tidak begitu menarik dan dibebani berbagai persyaratan yang dianggap memberatkan. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga Uno. Buntutnya, pelaku UMKM kembali mencari sumber pendanaan lain.

Karenaitu.kitaharapusahapemermtah melibatkan perbank an swasta untuk menyalurkan dana KUR bisa dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan. Sebutlah misalnya bagaimana meminimalkan persyaratan kredit tanpa menanggalkan prinsip kehati-hatian, terutama soal jaminan. Salah satu penyebab rendahnya daya serap KUR belakangan ini karena persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM. Tentu saja ganjalan pokoknya adalah tingkat suku bunga yang tidak kompetitif. Jangan heran kalau pelaku usaha kecil kembali melirik rentenir; biar bunga mencekik, tapi mudah mendapatkan pembiayaan.

Untuk menyikapi keterbatasan program KUR yang tujuan utamanya memfasilitasi pembiayaan UMKM, harus ada lembaga pembiayaan lain yang lebih efektif. Salah satunya adalah memberdayakan segera mungkin fungsi dan peranan lembaga keuangan mikro (LKM) yang selama ini sudah akrab di tengah masyarakat.

Memang harus diakui kelemahan LKM ndak memiliki pengawas, pengendali. Karena peran dan fungsi LKM selama ini tak bisa diabaikan, maka sudah saatnya memiliki payung hukum yang jelas.

Sebenarnya soal payung hukum LKM, dalam bentuk undang-undang (UU) LKM, sudahdigulirkan. Namun rancangan payung hukum tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat yang berkantor di Senayan.

Ingat, jumlah pelaku UMKM hampir 98,9% dari seluruh pelaku usaha yang tersebar di Tanah Air. Dominasi pelaku UMKM itu perlu dipertanya-kan,sebabmenurutversiKamarDagangdan Indus tri Indonesiapersentase pengusaha kecil di sebuah negara idealnya sekitar 80%, selebihnya merupakan pelaku usaha menengah dan besar.

Sumber : Harian Seputar Indonesia

Kredit Usaha Rakyat 2010 Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai kemudahan diberikan pemerintah untuk memperluas cakupan kredit usaha rakyat (KUR). Mulai tahun 2010, pemilik kartu kredit atau debitor kredit perumahan rakyat pun bisa mendapatkan KUR.

Dengan penambahan jumlah penyalur dari enam bank pada tahun 2009 menjadi 13 bank pada tahun 2010, KUR senilai Rp 20 triliun diharapkan bisa terdistribusi dengan cepat.

”Sekarang yang punya kredit perumahan, kartu kredit, kredit kendaraan roda dua juga bisa mendapatkan KUR. Dengan peningkatan aksesibilitas, daerah terpencil diharapkan akan semakin mudah mendapatkan KUR,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (12/1/2010), seusai menghadiri penandatanganan adendum II nota kesepahaman penyaluran KUR tahun 2010.

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan untuk mempercepat penyaluran KUR pada 2010 adalah pertama, menetapkan jaminan pemerintah sebesar Rp 2 triliun per tahun sepanjang periode 2010-2014, yang memungkinkan rasio pembesaran kreditnya (gearing ratio) sebesar Rp 20 triliun per tahun atau 10 kali.

Kedua, menambah bank penyalur KUR dengan melibatkan tambahan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ketiga, suku bunga KUR mikro (di bawah plafon Rp 5 juta per debitor) diturunkan dari 24 persen menjadi 22 persen.

Keempat, menurunkan suku bunga kredit KUR dengan plafon Rp 5 juta-Rp 500 juta dari 16 persen menjadi 14 persen. Kelima, masa pengembalian kredit diperpanjang dari tiga tahun jadi enam tahun. Keenam, kewajiban sistem informasi debitor ditiadakan untuk KUR skala mikro.

”Dari target Rp 20 triliun itu, sebanyak Rp 14,8 triliun di antaranya akan disalurkan oleh BNI, BRI, BTN, Mandiri, Mandiri Syariah, dan Bukopin. Adapun BPD senilai Rp 3,3 triliun dan sisanya Rp 1,7 triliun oleh bank lainnya,” ungkap Hatta.

Secara terpisah, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan, dengan memudahkan penyaluran KUR pada 2010, peluang bertambahnya kredit bermasalah (NPL) KUR bisa bertambah dari posisi 2009, yakni 5,75 persen.

Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basir menegaskan, jangan mempermasalahkan NPL pada KUR karena kredit bermasalah itu terjadi akibat banyaknya pelaku usaha yang baru pertama kali menjalankan bisnisnya. (OIN/FAJ)
sumber : www.kompas.com