Thursday, December 17, 2009

Kredit Usaha Rakyat Dongkrak Perekonomian Masyarakat

diskominfo babel (Tue, 24 Nov 2009 at 11:02)

Sungailiat - Koperasi dan usaha mikro kecil menengah sangat berperan mengerakkan roda perekonomian masyarakat di Bangka Belitung. Perlu peran serta pemerintah guna membangkitkan usaha masyarakat dengan mewujudkan dan menyalurkan kredit usaha rakyat yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sekretaris Kementerian UMKM dan Koperasi, Guritno Kusumo mengatakan, rapat regional pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil menengah wilayah III yang kali ini dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk membahas permasalahan-permasalahan usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Kegiatan ini sesuai dengan program 100 hari kerja menteri UMKM dan korerasi.

Tema rapat ini 'Mewujudkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah'. Dijelaskannya, dalam hal ini perlu mewujudkan kredit usaha rakyat agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Program ini akan terus menerus dipantau secara intensif, di mana saat ini jumlah usaha kecil mikro menengah dan koperasi sudah mencapai sekitar 50 juta. Ke depan pembangunan pasar tradisional akan terus ditingkatkan dan dipantau, sehingga pembangunannya selesai pada akhir tahun anggaran.

"Sekitar bulan Januari 2010, pembangunan pasar tradisional ini sudah harus selesai," ungkapnya saat menyampaikan sambutan pembukaan Rapat Regional Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah Wilayah III, di Beach Resort And Spa, Kawasan Wisata Pantai Parai Tenggiri Sungaliat, Senin 23 November 2009.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, terhitung tanggal 23 sampai 25 November 2009. Saat pembukaan kegiatan, ditandai dengan pemukulan Gong oleh Sekretaris Kementerian UMKM dan Koperasi, Guritno Kusumo.

Lebih jauh ia menjelaskan, kualitas sumber daya manusia harus lebih produktif lagi dalam menangani setiap permasalahan usaha kecil mikro menengah dan koperasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah.

Asisten I Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nasrudin mengatakan, untuk mencapai terwujudnya visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman, damai, sejahtera, adil demokratis dan berdaya saing global dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditetapkan misi ke 8 RPJM 2007-2012. Dalam hal ini melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat, seperti usaha kecil mikro menengah dan koperasi serta untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah pedesaan, kecamatan, kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah.

"Prioritas pembangunan unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2007-2012 dalam bidang ekonomi, menggerakkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, kelautan pariwisata serta industri dan perdagangan dengan pelaku usaha utama yakni usaha kecil mikro dan menengah dan koperasi," jelasnya saat menyampaikan sambutan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Ia menambahkan, saat ini peran usaha kecil mikro dan menengah dan koperasi dalam PRDB Bangka Belitung sekitar 64 persen. Sektor ini menyerap tenaga sekitar 98 persen serta menjadi pelaku usaha dominan sekitar 99,7 persen dari pelaku usaha yang ada. Begitu juga dengan koperasi mulai tumbuh baik dari sisi jumlah, modal, volume usaha serta anggotanya, termasuk juga telah menyediakan lapangan kerja serta lapangan usaha.

Jika dibandingkan tahun 2004, jelasnya, jumlah koperasi saat ini telah mencapai 73,81 persen dengan anggota bertambah sekitar 41, 4 persen. Sedangkan modal bertambah sekitar 449,59 persen, modal luar bertambah sekitar 425.95 persen dan volume usaha sekitar 600,24 persen dengan SHU sekitar 2.742,63 persen.

"Oleh karena itu, peran koperasi dan usaha kecil mikro menengah yang besar dan strategis ini perlu terus kita kembangkan secara sinergis, antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota masyarakat dan dunia usaha," harapnya.(adit)

Koperasi boleh salurkan kredit usaha rakyat

BISNIS INDONESIA

BANDUNG Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) membuka peluang kepada koperasi simpan pinjam untuk ikut menyalurkan kredit usaha rakyat pada 2010.Sekretaris Kementerian KUKM Guritno Kusumo mengatakan sektor UKM selama ini mengeluhkan terbatasnya keberadaan lembaga bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) di daerah.

Bank penyalur KUR, yaitu BRI, BNI, Barik Mandiri, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan barik pembangunan daerah (BPD), tidak banyak yang menjangkau wilayah pelosok perdesaan di mana UKM berada. Akibatnya, banyak pelaku skala usaha itu yang tidak dapat mengakses kredit tersebut.

"Koperasi memiliki kedekatan yang lebih terbina dengan pelaku usaha, baik secara jarak maupun secara psikologis," katanya seusai membuka rapat pemberdayaan KUKM yang diikuti tujuh provinsi, Kamis malam.

Selain jumlah bank penyalur yang kurang, kementerian juga menilai jumlah KUR yang tersalurkan belum sesuai dengan target pemerintah yang ingin menumbuhkan sektor UKM.

"Ini [koperasi menyalurkan KUR] memang baru wacana, tapi kemungkinan besar akan terealisasi pada tahun depan," jelasnya.Guritno mengatakan sudah ada beberapa koperasi simpan pinjam yang bersedia menyalurkan KUR, salah satunya koperasi di Pekalongan, Jawa lengah.terkait dengan patokan bunga, dia menyatakan kementerian akan menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi yang bersangkutan.

"Pemerintah memberikan jaminan 30% untuk kredit melalui koperasi ini. Kalau bunga di daerah ter-, sebut sasarannya adalah 16% atau 12%, itu tidak masalah, terserah koperasi," katanya.

Selain perluasan akses KUR, katanya, pemerintah tengah mengevaluasi bunga KUR dan berencana menurunkan bunganya dari 16% menjadi sekitar 14% pada tahun depan."Bunga KUR perlu diturunkan karena masyarakat mengeluh bunganya terlalu tinggi. Mereka menganggap kredit ini tidak ada bedanya dengan kredit lainnya yang berbunga tinggi," katanya.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa menetapkan bunga terlalu rendah, misalnya di bawah 14%, karena bisa meningkatkan risiko kredit macet. k38)

Pemerintah Siapkan Rp 100 Triliun Kredit Usaha Rakyat

Kamis, 5 November 2009 17:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Distribusi pinjaman untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menangah menjadi prioritas utama program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Pemerintah akan melakukan penataan dalam hal skema penyaluran untuk memastikan pinajamn tersebut dapat meningkatkan tingkat perekonomian rakyat.

"Telah saya putuskan dalam Sidang Kabinet ini, mulai tahun 2010 akan ada sekitar Rp 2 triliun yang akan kita gunakan untuk mengalirkan kredit usaha rakyat dengan kelipatan sepuluh kali yakni sebanyak Rp 20 triliun setiap tahun atau Rp 100 triliun setiap tahun yang akan kita arahkan untuk memberikan pinjaman modal bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah," ujar Presiden SBY.

Presiden SBY mengatakan, penyaluran pinjaman ini sangat penting berkaitan dengan upaya lima tahun mendatang untuk meningkatkan kewirausahaan atau entrepreneurship. Nantinya, pinjaman tersebut juga akan disalurkan melalui balai-balai latihan kerja yang menghasilkan tenaga trampil yang siap terjun di dunia usaha. Dengan mendukung usaha, lanjut SBY, penghasilan rrumah tangga diharapkan makin baik sehingga kemiskinan dan pengangguran berkurang.

Namun, SBY menekankan bahwa penyaluran pinjaman tersebut akan diikuti dengan perbaikan mekanisme dan regulasi dengan penataan lembaga-lembaga penyalur pinjaman serta sinergi antara bank milik negara dan swasta serta lembaga penjaminan yang lain. Hal tersebut akan diselesaikan dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

Pemerintah Minta Bank Swasta Salurkan Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 22 November 2009 14:19 WIB


TEMPO Interaktif, Makassar -Pemerintah pusat melalui Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meminta bank-bank swasta mulai 2010 untuk ambil bagian melayani penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

Bank swasta diminta salurkan KUR yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 20 triliun setiap tahun tersebut.

“Saya telah memanggil semua pimpinan bank swasta untuk dapat terlibat langsung dalam program kredit usaha rakyat,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan kepada Tempo saat di terima Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang di Makassar, Jum'at (20/11).

Syarif menjelaskan pemerintah tidak lagi menyalurkan KUR hanya kepada bank pemerintah saja. Tapi juga membuka peluang bagi bank-bank swasta berperan aktif mempercepat penyaluran kredit mikro di Indonesia.

“Kami sudah berkordinasi dengan bank pemerintah dan swasta untuk ikut aktif menyalurkan KUR. Persyaratan dan pelaksanaan sudah kami bicara di Bank Indonesia,” ungkap dia.

Keterlibatan bank-bank swasta, jelas dia, akan memudahkan penyaluran KUR untuk pemanfaatan di pembangunan usaha mikro. Bank swasta juga diminta mengembangkan layanan kredit mikro di daerah, pelatihan, pendampingan, mencetak pengusaha muda.

Bank pelaksana, baik milik pemerintah dan swasta, diminta untuk meminimalkan persyaratan kredit, jaminan, dan memberi bunga murah.

Hal itu karena penyaluran KUR selama ini tidak maksimal, karena persyaratan yang tidak dapat dipenuhi pengusaha kecil. “Mudah-mudahan di 2010, semua persyaratan yang memberat pengusaha kecil supaya dihilangkan,” ucap dia.

Bank bersedia

Pimpinan Bank Panin Wilayah Makassar, Tenri Gappa mengaku pihaknya telah dipanggil pemerintah dan siap mengambil bagian dalam penyaluran KUR. Tenri mengatakan kelebihan KUR karena hanya menyasar debitur yang memiliki usaha (visible) tapi tidak memenuhi persayaratan (bank able).

“Dari dulu bank swasta meminta kepada pemerintah agar bisa terlibat di program KUR. Kita tunggu saja realisasi dari pertemuan di Jakarta,” kata dia.

Bahkan dia menantang pemerintah agar dapat memberikan 50 persen dari total Rp20 triliun KUR yang disediakan. Namun sasaran penyaluran KUR di bank swasta harus dibatasi di perkotaan.

Hal itu karena bank swasta terkendala pada jaringan kantor yang tidak menyentuh sampai kepelosok. Proses realisasi KUR akan dibedakan dengan kredit komersial dan UKM di bank swasta.

Bank Panin akan mencoba membuka unit layanan mikro yang terlepas dari bisnis utama. “Kendala kami karena proses kredit Rp 50 juta dan Rp 2 juta di KUR memiliki biaya operasional yang sama. Kami sudah mencoba membuka unit layanan khusus mikro,” kata Tenri.

SULFAEDAR PAY/HAPSA MARALA

Jumlah Penyalur KUR 2010 Bertambah Menjadi 15 Bank

BANDUNG, (PR).-
Jumlah bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai tahun depan akan bertambah menjadi lima belas bank. Jumlah enam bank saat ini dinilai masih kurang untuk menyalurkan KUR yang tahun 2010 nanti mencapai Rp 20 triliun.

Hal itu dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarifudin Hasan pada acara Mapag Menteri Anyar bertema Indonesia Sejahtera melalui Pemberdayaan dan Penggunaan Produk KUMKM di Gedung Senbik Jln. Soekarno-Hatta, Bandung, Rabu (9/12).

Menurut Syarifudin, semakin banyak lembaga keuangan yang mau menyalurkan KUR, akan semakin optimal penyaluran kredit sehingga akan banyak pelaku KUMKM yang bisa terlayani. Saat ini sejumlah bank swasta sudah menyatakan diri akan ikut menyalurkan KUR di antaranya BCA, Bank Artha Graha, BII, serta Bank Danamon.

"Sejumlah bank milik pemerintah daerah juga sudah menyatakan diri berminat seperti Bank Jabar-Banten dan Bank Nagari milik Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Selain itu, koperasi yang sudah mapan juga akan ikut ambil bagian. Itu bagus karena semakin banyak penyalur maka akan semakin banyak pelaku KUMKM yang terbantu," ujarnya.

Selain menambah jumlah lembaga penyalur KUR, pihaknya juga menyatakan akan segera memastikan penurunan suku bunga KUR sebesar 2%, yakni dari level 16% ke kisaran 14%. Dikatakan juga, pemerintah tengah menggodok penyederhanaan persyaratan pengajuan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengharapkan pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan keberadaan KUMKM di Jabar karena jumlahnya yang besar dan memiliki potensi yang bagus.

Menurut dia, sekitar 64% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jabar disumbang sektor KUMKM, dan 80% usaha yang ada di Jabar adalah pelaku KUMKM.

"Bila pemerintah pusat memfokuskan 20 persen perhatian terhadap KUMKM di Jabar, baik itu dari sisi anggaran maupun bantuan lainnya, itu bisa menyelesaikan sekitar 20% juga masalah KUMKM di Indonesia," katanya.

Pada acara tersebut juga diberikan sertifikat halal kepada 416 pelaku KUMKM, sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) kepada 300 pelaku, sertifikat merek untuk 50 pelaku KUMKM, serta diserahkan juga 3.350 unit kotak asongan, 200 unit beca toko (beto) dan 100 rombong (gerobak) sebagai bentuk bantuan untuk pemberdayaan pelaku KUMKM dan pedagang kaki lima (PKL) di Jabar. (A-190)***

Atasi Kemiskinan, Disiapkan Kredit Usaha Rakyat Rp100 T

KESRA-- 5 NOVEMBER: Distribusi pinjaman untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menangah menjadi prioritas utama program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

Pemerintah akan melakukan penataan dalam hal skema penyaluran untuk memastikan pinajamn tersebut dapat meningkatkan tingkat perekonomian rakyat.

"Telah saya putuskan dalam Sidang Kabinet ini, mulai tahun 2010 akan ada sekitar Rp 2 triliun yang akan kita gunakan untuk mengalirkan kredit usaha rakyat dengan kelipatan sepuluh kali yakni sebanyak Rp 20 triliun setiap tahun atau Rp 100 triliun setiap tahun yang akan kita arahkan untuk memberikan pinjaman modal bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah," ujar Presiden SBY.

Presiden SBY mengatakan, penyaluran pinjaman ini sangat penting berkaitan dengan upaya lima tahun mendatang untuk meningkatkan kewirausahaan atau entrepreneurship. Nantinya, pinjaman tersebut juga akan disalurkan melalui balai-balai latihan kerja yang menghasilkan tenaga trampil yang siap terjun di dunia usaha.

Dengan mendukung usaha, lanjut SBY, penghasilan rrumah tangga diharapkan makin baik sehingga kemiskinan dan pengangguran berkurang.

Namun, SBY menekankan bahwa penyaluran pinjaman tersebut akan diikuti dengan perbaikan mekanisme dan regulasi dengan penataan lembaga-lembaga penyalur pinjaman serta sinergi antara bank milik negara dan swasta serta lembaga penjaminan yang lain. Hal tersebut akan diselesaikan dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. (koh)

Bunga KUR 2010 Turun Minimal Dua Persen

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop UKM) Syarifuddin Hasan memastikan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun depan akan turun minimal dua persen.

"Jadi mudah-mudahan (bunganya) bisa diturunkan dua persen atau lebih, kita lihat saja nanti," katanya usai membuka Expo Pembiayaan KUKM di Gedung Smesco Jakarta, Senin.

Menurut dia, program KUR bertujuan untuk memfasilitasi UMKM mendapatkan pendanaan dengan bunga yang murah agar bisa memperkuat usahanya.

Saat ini tingkat suku bunga program tersebut ditetapkan maksimal 16 persen per tahun, padahal suku bunga acuan BI rate sebesar 6,5 persen.

Pemerintah pada tahun 2009 menyediakan dana sebesar Rp20 triliun untuk penyaluran KUR. Angka ini meningkat Rp5,5 triliun dibanding target KUR tahun 2008 yang sebesar Rp14,5 triliun.

Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, Agus Muharram mengatakan pihaknya sedang meningkatkan upaya "linkage" (keterkaitan) antara UMKM dan perbankan agar penyaluran dana KUR maupun kredit komersial perbankan semakin lancar.

Menurut dia, kepercayaan perbankan pada UMKM semakin tinggi dengan semakin tingginya penyaluran dana kredit kepada sektor tersebut.

"Dalam pameran ini, pembiayaan sebesar lebih dari Rp2,1 triliun telah diserahkan pada hampir 90 persen lebih melalui koperasi. Itu membuktikan bahwa kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan dan UMKM itu berjalan dengan baik," jelasnya.

Agus mengatakan pameran serupa akan digelar di seluruh provinsi untuk mempermudah UMKM mendapatkan pendanaan bagi usahanya.

Program Year End di Pakubuwono


Program Promo Resto


Program Promo Polo Kartu Kredit BRI


Penawaran Spesial