Folded by me using Rp. 100,000 bill
Monday, September 29, 2008
satu rupiah
1 Indonesian Rupiah with Ir.Sukarno, the first Indonesian President (1964). This money I buy from unique money trader in Batavia Pasar Baroe for my brideprice wedding.
50 Rupiah
simple.. just want to capture any object that exists around me..
*I have a lot of "50 rupiah" in my room :)
Friday, September 26, 2008
Gunung Pendul
di Klaten deket Rawa Jombor ada banyak Gunung, misalnya Gunung Jiwo Barat, Gunung Jiwo Timur, Gunung Tugu dan juga yang paling asik ada gunung pendul. Untuk menuju Gunung Pendul harus melewati jalan setapak,dimana kira kanan jalan itu banyak fosil sejarah yang membuktikan bahwa Gunung klaten, Jawa adalah dulu laut.... Mau trip kesana? YUK!!!
salam
http://karis.co.nr
Wednesday, September 24, 2008
Merapi from Kaliurang
Merapi from Kaliurang, originally uploaded by Jeanie Barnett.
kemarin waktu pendidikan di sendik dan nginap di taman eden kaliurang, kita belum sempat menikmati indahnya merapi dari pos plawangan, tlogo putri maupun bebeng. Gimana klo kita kumpul lagi di kaliurang sambil camping, bakar ayam atau ikan ditambah bakar jagung sambil melihat indahnya panorama merapi di bawah sinar bulan purnama?
Sunday, September 21, 2008
Muhammad Seorang Pedagang
Muhammad Seorang Pedagang banyak menjadi acuan dalam mata kuliah ekonomi islam. Didalamnya dibahas mengenai sejarah perdagangan masa islam, pajak, zakat, pinjam meminjam model islam, berdagang yang islami, hukum menumpuk harta, dan juga mampu menjelaskan mengapa banyak ilmuwan barat sekarang mulai tertarik untuk mempelajari ekonomi islam. Mau pinjam? boleh....
Fitri, Gadis terlugu PKSS CS KUR BRI 10-09-08
Fitri, Gadis terlugu PKSS CS KUR BRI 10-09-08, originally uploaded by karisna.
Polling CS KUR BRI Asal PKSS Angkatan 10 September 2008
Wanita Tercantik : Mutiara
Gadis Ndeso : Atik
Gadis terlugu : Fitri Wahyuni
Gadis Pemalu : Diah
Gadis terlucu : Desi
Gadis Cerewet : Nita
Gadis Termodis : Riza
Gadis Terseksi : Vina
Gadis Nyebelin : Indah
Wanita Terjudes : Arin
Wanita keibuan : Susi
Cewek paling imut : Ruri
Gadis aneh : Intan
Wanita tomboy : Ida
Friday, September 19, 2008
KUPEDES BRI
Kupedes adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI Unit(bukan oleh Kantor CabangBRI atau Bank lain), untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak.
Sasaran Kupedes
· Perorangan atau Perusahaan usahanya dinilai layak (eligible).
· Golongan masyarakat berpenghasilan tetap misalkan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat lid kebawah dan bukat pejabat, Anggota ABRI pangkat pembantu letnan I kebawah dan bukan pejabat, pegawai perusahaan daerah, pensiunan dari pegawai berpenghasilan tetap, dll.
Jenis Kupedes
· Kupedes Modal Kerja
· Kupedes Investasi
Sektor yang dibiayai Kupedes
· Sektor Pertanian
· Perindustrian
· Perdagangan
· Jasa lainnya
· Golongan berpenghasilan tetap
Syarat dan Ketentuan Kupedes
· Plafond Kupedes minimal Rp 25.000,- dan maksimum Rp. 25.000.000,-
· Dapat diberikan kedua jenis Kupedes dalam waktu bersamaan sepanjang besarnya belum mencapai maksimum Rp. 25.000.000,-
Jangka Waktu dan Pola Angsuran
Jangka waktu angsuran minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan. Untuk Kupedes modal Kerja dan Investasi 36 bulan. Pola angsuran :
· Angsuran secara bulanan.
· Angsuran secara bulanan dengan grace period Angsuran 3,4, 6 bulan.
Keistimewaan Kupedes
Diberikan IPTW(Insentif pembayaran tepat waktu) bagi nasabah yang tertib mengangsur pinjamannya secara tepat waktu selama periode tertentu yaitu sebesar 1/4 bagian dari suku bunga.
Agunan yang harus disediakan oleh calon nasabah nilainya harus cukup mengcover jumlah Kupedes yang diterimanya beserta kewajiban-kewajibannya (pinjaman pokok + bunga).
Sumber : www.bri.co.id
Sasaran Kupedes
· Perorangan atau Perusahaan usahanya dinilai layak (eligible).
· Golongan masyarakat berpenghasilan tetap misalkan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat lid kebawah dan bukat pejabat, Anggota ABRI pangkat pembantu letnan I kebawah dan bukan pejabat, pegawai perusahaan daerah, pensiunan dari pegawai berpenghasilan tetap, dll.
Jenis Kupedes
· Kupedes Modal Kerja
· Kupedes Investasi
Sektor yang dibiayai Kupedes
· Sektor Pertanian
· Perindustrian
· Perdagangan
· Jasa lainnya
· Golongan berpenghasilan tetap
Syarat dan Ketentuan Kupedes
· Plafond Kupedes minimal Rp 25.000,- dan maksimum Rp. 25.000.000,-
· Dapat diberikan kedua jenis Kupedes dalam waktu bersamaan sepanjang besarnya belum mencapai maksimum Rp. 25.000.000,-
Jangka Waktu dan Pola Angsuran
Jangka waktu angsuran minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan. Untuk Kupedes modal Kerja dan Investasi 36 bulan. Pola angsuran :
· Angsuran secara bulanan.
· Angsuran secara bulanan dengan grace period Angsuran 3,4, 6 bulan.
Keistimewaan Kupedes
Diberikan IPTW(Insentif pembayaran tepat waktu) bagi nasabah yang tertib mengangsur pinjamannya secara tepat waktu selama periode tertentu yaitu sebesar 1/4 bagian dari suku bunga.
Agunan yang harus disediakan oleh calon nasabah nilainya harus cukup mengcover jumlah Kupedes yang diterimanya beserta kewajiban-kewajibannya (pinjaman pokok + bunga).
Sumber : www.bri.co.id
Bukan Pornografi
Gara-gara ketinggalan L 300, cowok pkss angkatan 10 september gabung dengan cowok mutul, foto selengkapnya silahkan dinikmati :
Wednesday, September 17, 2008
Tangisan Ida Mengantar Kepulangan Angkatan 10 September
Ida atau yang lebih familiar di panggil Farida Evandari yang juga merupakan mantan atlet volley ball nasional, tiba-tiba menangis, meleleh air mata menuju kedua pipinya. Dengan diantarkan adikknya yang imut, ida mencoba menahan diri untuk tidak terisak, berpamitan pada temen-temen yang masih menunggu jemputan. Namun apa daya, air mata mengalir tambah deras, tambah deras hingga pipi dan muka ida merah merona kayak dipanggang.
Pertanyaannya adalah mengapa ida menangis? karena berpisah dengan temen-temennyakah? karena masih merasa asik dan baru enjoy-enjoynya bersama angkatan 10 septemberkah? berhasilkah tim buildning yang kita bangun 4 hari itu?
Semua itu masih perlu dibuktikan.... bukti untuk tetap kompak, solid dan bukti untuk tetap bersatu dalam suka dan duku, saling berbagi keluh kesah, berbagi informasi dan yang paling utama dalah saling berempati, saling mendukung dan juga saling menguatkan untuk secara sinergis memakmurkan kehidupan bersama anggota angkatan 10 september, dan umumnya masyaratkat INDONESIA TERNYATA.
Sekian dulu informasi dari wartawan lepas angkatan 10 september, semoga ada manfaatnya.
MERDEKA TANAHKU, MERDEKA NEGERIKU, JAYALAH ANGKATAN 10 SEPTEMBERKU
Pertanyaannya adalah mengapa ida menangis? karena berpisah dengan temen-temennyakah? karena masih merasa asik dan baru enjoy-enjoynya bersama angkatan 10 septemberkah? berhasilkah tim buildning yang kita bangun 4 hari itu?
Semua itu masih perlu dibuktikan.... bukti untuk tetap kompak, solid dan bukti untuk tetap bersatu dalam suka dan duku, saling berbagi keluh kesah, berbagi informasi dan yang paling utama dalah saling berempati, saling mendukung dan juga saling menguatkan untuk secara sinergis memakmurkan kehidupan bersama anggota angkatan 10 september, dan umumnya masyaratkat INDONESIA TERNYATA.
Sekian dulu informasi dari wartawan lepas angkatan 10 september, semoga ada manfaatnya.
MERDEKA TANAHKU, MERDEKA NEGERIKU, JAYALAH ANGKATAN 10 SEPTEMBERKU
Sunday, September 14, 2008
Sunday, September 7, 2008
Bank BRI : Kredit Usaha Rakyat Terpraktis
Saya adalah seorang pegawai negeri sipil yang bertugas untuk membina UKM dan Koperasi di Lingkungan Kota Cimahi. Masalah yang timbul diantara UKM dan Koperasi yang paling utama adalah modal dan pasar.
dalam program kegiatan kami di Dinas Perekonomian dan Koperasi, masalah pasar dapat diatasi dengan mengadakan pameran-pameran. Akan tetapi, masalah modal, kami di batasi oleh pemerintah pusat untuk tidak menggulirkan dana bantuan secara cuma - cuma.
Untunglah pemerintah pusat menurunkan produk Kredit usaha Rakyat. Setelah intermediasi dengan berbagai bank yang menyediakan layanan tersebut, ternyata BRI paling mengerti kebutuhan masyarakat. dengan bunga rendah, tanpa agunan. BRI memang TOP. sekarang saya menyarankan para UKM dan Koperasi untuk menghubungi BRI unit terdekat di daerah mereka.
Dari 3000 UKM yang terdata di Cimahi, saya belum mendapatkan laporan tentang kesulitan yang mereka hadapi di BRI pada saat pengajuan kredit
thanks BRI
Sumber : Pintunet
dalam program kegiatan kami di Dinas Perekonomian dan Koperasi, masalah pasar dapat diatasi dengan mengadakan pameran-pameran. Akan tetapi, masalah modal, kami di batasi oleh pemerintah pusat untuk tidak menggulirkan dana bantuan secara cuma - cuma.
Untunglah pemerintah pusat menurunkan produk Kredit usaha Rakyat. Setelah intermediasi dengan berbagai bank yang menyediakan layanan tersebut, ternyata BRI paling mengerti kebutuhan masyarakat. dengan bunga rendah, tanpa agunan. BRI memang TOP. sekarang saya menyarankan para UKM dan Koperasi untuk menghubungi BRI unit terdekat di daerah mereka.
Dari 3000 UKM yang terdata di Cimahi, saya belum mendapatkan laporan tentang kesulitan yang mereka hadapi di BRI pada saat pengajuan kredit
thanks BRI
Sumber : Pintunet
KUR Mengucur, Pedagang Kecil Bersyukur
Gatra.Com (24/04/2008), Wajah Juli Prasetyo sumringah. Warung kelontong pria 37 tahun itu mulai berkembang. Omsetnya berlipat. Bila semula Rp 1,2 juta, sekarang ia bisa memperoleh hingga Rp 2,5 juta per hari. Dari angka itu, Juli bisa memetik untung Rp 125.000 saban hari. Ia pun bersyukur punya rak baru untuk memajang barang jualannya. Stok barang dagangan juga makin banyak, katanya.
Kebahagiaan yang sama dirasakan Baban Saebani, 49 tahun. Usaha pembuatan kerupuknya makin moncer. Ia bisa meningkatkan produksinya dengan 7-7,5 ton tapioka, dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Omsetnya Rp 6 juta-Rp 7 juta per hari, dengan laba yang ia kantongi 15%. Karyawannya pun bertambah empat orang, hingga kini total 27 orang.
Juli dan Baban adalah dua dari 3.755 warga Purworejo yang merasakan manisnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI. KUR merupakan upaya pemerintah dalam menggerakkan sektor riil. KUR diluncurkan pada 5 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Pusat BRI, Jakarta. Kredit ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan suku bunga maksimum 16%. Sasaran utamanya adalah lima sektor usaha, yakni pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan pergadangan. Jumlah plafon kredit maksimum Rp 500 juta per debitur. Selanjutnya, pada Februari 2008, diperkenalkan KUR Mikro dengan plafon hingga Rp 5 juta.
Syarat kreditnya lebih lunak, mudah, dan tanpa agunan tambahan. Calon debitur cukup membuktikan bahwa usahanya layak untuk dibiayai. Prosesnya sampai dua minggu. Saya memberikan KTP, KK, dan pengantar kelurahan sebagai syarat pengajuan kredit, kata Juli Prasetyo.
Hingga saat ini, pencairan KUR BRI telah mencapai plafon lebih dari Rp 2 trilyun, dengan jumlah debitur lebih dari 260.000 orang. Dari jumlah tersebut, hampir Rp 1 trilyun di antaranya tersebar kepada lebih dari 251.000 debitur KUR Mikro. BRI ingin menekankan bahwa pada sektor ini, yang terpenting adalah aksesibility-nya. KUR sangat relevan karena usaha kecil memiliki akses mendapat modal usaha, papar Direktur UMKM BRI, Sulaiman Arif Arianto.
Porsi Terbesar untuk UMKM
Tak salah bila UMKM menjadi core business BRI. BRI pun memberi porsi yang besar terhadap pasar UMKM. Persentasenya mencapai 80% ketimbang pangsa korporat yang 20%. Pengalaman BRI dalam menyalurkan Kupedes terhadap jenis usaha ini menunjukkan, tingkat pengembalian pinjaman mereka amat bagus. Karenanya, BRI percaya dalam memberikan kredit tanpa jaminan aset. Kalaupun bermasalah, itu semata karena risiko bisnis, bukan karena mereka nakal. BRI tidak bicara untung, tapi lebih senang melayani UMKM, Sulaiman menambahkan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai program KUR sangat tepat sebagai upaya mengurangi kemiskinan. Presiden menginginkan program KUR dijalankan dengan langkah-langkah yang benar. Jangan ada penyimpangan apa pun agar tepat sasaran, kata presiden. Direktur Utama BRI, Sofyan Basir, menyatakan akan terus menggenjot program KUR, terutama KUR Mikro. Menurut dia, potensi pasar usaha mikro dan kecil di bawah Rp 5 juta sangat besar dan ruangnya masih terbuka lebar. Dalam dua bulan saja, pertumbuhannya jauh lebih cepat dari Kupedes, hingga di atas 6-7 kali Kupedes. Sangat signifikan, Sofyan menandaskan.
Sekarang BRI berupaya melakukan jemput bola. BRI akan masuk ke pasar-pasar tradisional, sentra-sentra industri kecil, dan pusat-pusat kerajinan untuk melancarkan program KUR. Jadi, BRI proaktif melakukan marketing untuk mencari pasar yang baru, katanya. Untuk itu, BRI akan menambah tenaga marketing dan mantri BRI hingga 1.000 orang, yang khusus diterjunkan untuk jemput bola KUR tersebut.
Hingga akhir tahun 2008 ini, BRI akan terus memacu KUR. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp 4 trilyun-Rp 5 trilyun. Alokasinya, maksimum 70%-80% untuk KUR Mikro dan sisanya untuk KUR biasa. Jadi, sekitar Rp 3,2 trilyun siap mengalir ke pedagang-pedagang kecil untuk menopang usahanya. Boleh jadi, akan lebih banyak lagi orang-orang semacam Juli dan Baban yang tersenyum dan mengucap syukur dengan kucuran KUR Mikro BRI ini.
Sumber : http://www.sme-center.com
Kebahagiaan yang sama dirasakan Baban Saebani, 49 tahun. Usaha pembuatan kerupuknya makin moncer. Ia bisa meningkatkan produksinya dengan 7-7,5 ton tapioka, dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Omsetnya Rp 6 juta-Rp 7 juta per hari, dengan laba yang ia kantongi 15%. Karyawannya pun bertambah empat orang, hingga kini total 27 orang.
Juli dan Baban adalah dua dari 3.755 warga Purworejo yang merasakan manisnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI. KUR merupakan upaya pemerintah dalam menggerakkan sektor riil. KUR diluncurkan pada 5 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Pusat BRI, Jakarta. Kredit ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan suku bunga maksimum 16%. Sasaran utamanya adalah lima sektor usaha, yakni pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan pergadangan. Jumlah plafon kredit maksimum Rp 500 juta per debitur. Selanjutnya, pada Februari 2008, diperkenalkan KUR Mikro dengan plafon hingga Rp 5 juta.
Syarat kreditnya lebih lunak, mudah, dan tanpa agunan tambahan. Calon debitur cukup membuktikan bahwa usahanya layak untuk dibiayai. Prosesnya sampai dua minggu. Saya memberikan KTP, KK, dan pengantar kelurahan sebagai syarat pengajuan kredit, kata Juli Prasetyo.
Hingga saat ini, pencairan KUR BRI telah mencapai plafon lebih dari Rp 2 trilyun, dengan jumlah debitur lebih dari 260.000 orang. Dari jumlah tersebut, hampir Rp 1 trilyun di antaranya tersebar kepada lebih dari 251.000 debitur KUR Mikro. BRI ingin menekankan bahwa pada sektor ini, yang terpenting adalah aksesibility-nya. KUR sangat relevan karena usaha kecil memiliki akses mendapat modal usaha, papar Direktur UMKM BRI, Sulaiman Arif Arianto.
Porsi Terbesar untuk UMKM
Tak salah bila UMKM menjadi core business BRI. BRI pun memberi porsi yang besar terhadap pasar UMKM. Persentasenya mencapai 80% ketimbang pangsa korporat yang 20%. Pengalaman BRI dalam menyalurkan Kupedes terhadap jenis usaha ini menunjukkan, tingkat pengembalian pinjaman mereka amat bagus. Karenanya, BRI percaya dalam memberikan kredit tanpa jaminan aset. Kalaupun bermasalah, itu semata karena risiko bisnis, bukan karena mereka nakal. BRI tidak bicara untung, tapi lebih senang melayani UMKM, Sulaiman menambahkan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai program KUR sangat tepat sebagai upaya mengurangi kemiskinan. Presiden menginginkan program KUR dijalankan dengan langkah-langkah yang benar. Jangan ada penyimpangan apa pun agar tepat sasaran, kata presiden. Direktur Utama BRI, Sofyan Basir, menyatakan akan terus menggenjot program KUR, terutama KUR Mikro. Menurut dia, potensi pasar usaha mikro dan kecil di bawah Rp 5 juta sangat besar dan ruangnya masih terbuka lebar. Dalam dua bulan saja, pertumbuhannya jauh lebih cepat dari Kupedes, hingga di atas 6-7 kali Kupedes. Sangat signifikan, Sofyan menandaskan.
Sekarang BRI berupaya melakukan jemput bola. BRI akan masuk ke pasar-pasar tradisional, sentra-sentra industri kecil, dan pusat-pusat kerajinan untuk melancarkan program KUR. Jadi, BRI proaktif melakukan marketing untuk mencari pasar yang baru, katanya. Untuk itu, BRI akan menambah tenaga marketing dan mantri BRI hingga 1.000 orang, yang khusus diterjunkan untuk jemput bola KUR tersebut.
Hingga akhir tahun 2008 ini, BRI akan terus memacu KUR. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp 4 trilyun-Rp 5 trilyun. Alokasinya, maksimum 70%-80% untuk KUR Mikro dan sisanya untuk KUR biasa. Jadi, sekitar Rp 3,2 trilyun siap mengalir ke pedagang-pedagang kecil untuk menopang usahanya. Boleh jadi, akan lebih banyak lagi orang-orang semacam Juli dan Baban yang tersenyum dan mengucap syukur dengan kucuran KUR Mikro BRI ini.
Sumber : http://www.sme-center.com
Komisi VI setujui tambahan dana KUR
JAKARTA Komisi VI DPR menyetujui penambahan dana sebesar Rpl triliun untuk program kredit usaha rakyat (KUR), yang diusulkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
Persetujuan tersebut diperoleh setelah melalui perdebatan panjang selama 4,5 jam dalam rapat bersama antara Komisi VI, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, serta bank penyalur kredit berbasis jaminan pemerintah itu.
Dengan asumsi gearing ratio 10 kali, dana tambahan KUR untuk periode tahun ini akan meningkat jadi RplO miliar. Ditambah dengan dana sebelumnya sebesar Rpl4,5 triliun, total dana KUR yang disalurkan menjadi Rp24,5 triliun.
Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengajukan penambahan dana penjaminan KUR kepada Departemen Keuangan setelah serapan dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga awal Agustus hampir mencapai Rp9 triliun.
Sebelumnya Panitia Anggaran DPR dan pemerintah membahas usulantersebut dan sesuai dengan mekanisme harus mendapat persetujuan Komisi VI. Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR Totok Daryanto, kemarin sepakat atas penambahan itu.
Sebelum mencapai kesepakatan. Raker yang dihadiri Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali beserta tiga wakil bank peserta penyalur, yakni Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, berlangsung alot.
Zulkifli Halim (F-PAN) meminta perbankan maupun Menegkop Suryadharma mempertanggungjawabkan secara moral atas kewajiban UMKM memberi jaminan tambahan ketika mengakses kredit itu.
Hal itu karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meluncurkan KUR pada 5 November 2007 mengatakan tidak perlu agunan mau-
pun jaminan. Faktanya, debitor yang mengakses dana itu masih dikenakan jaminan tambahan.
Bunga tinggi
Dia juga mengkritisi besaran bunga yang ditetapkan bank peserta hingga 24% terhadap debitor, terutama dengan jumlah di bawah RpS juta, sedangkan bunga untuk akses dana di atas Rp5 juta ditetapkan maksimal .16%.
"Sebaiknya penyaluran KU diserahkan saja kepada koperasi karena kami melihat bank pelaksana setengah hati menyalurkan dana yang difokuskankepada usaha mikro dan kecil tersebut," tegas Zulkifli.
Dengan bunga 24% bank dan pemerintah telah memeras pengusaha kecil yang hanya memerlukan modal usaha di bawah Rp5 juta. Jika penyaluran dipercaya kepada koperasi dengan pola syariah, dia optimistis program ini sangat membantu UMKM.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Refrizal mengingatkan pemerintah agar KUR jangan sampai menjadi Koperasi Usaha Tani (KUT) jilid kedua yang hingga kini belum bisa diselesaikan tunggakannya.
Karena itu dia minta monitoring atas program KUR dilakukan ketat, setidaknya tidak menjadi moral hazard. Terkait dengan besaran bunga, Refrizal minta dirumuskan kembali oleh tim komite kebijakan yang beranggotakan instansi terkait, termasuk Suryadharma.
"Jangan sampai orang lebih suka menjadi pemotong rumput ketimbang memelihara sapi karena mereka pasti akan kesulitan mengembalikan pinjaman dan bunga yang besar seperti program KUR," katanya.
Direktur UMKM Bank BRI Sulaiman Arif Arianto mengatakan bank mewajibkan jaminan tambahan hanya untuk memastikan apakah calon debitor itu serius menjalankan usahanya. Karena itu bank wajib meng evaluasi calon debitor.
"Meski kami mewajibkan jaminan tambahan, sampai saat ini belum pernah mengeksekusinya. Kalau pun kami mau mengeksekusi, kami akan rugi karena satu atau dua hari cabai mereka akan busuk. Kami hanya menjalankan sikap kehati-hatian dari jaminan tambahan itu," kata Sulaiman Arif.
Menegkop dan UKM Suryadharma Ali mengatakan besaran bunga bagi usaha mikro dan kecil bukan kendala, sebab menurut survei Bank Indonesia pelaku usaha tersebut hanya perlu dana untuk jangka pendek
Tang terpenting bagi mereka adalah kesempatan untuk mengakses dana. Selama ini bank juga enggan menyalurkan dana ke usaha mikro dan kecil. Jadi KUR merupakan peluang terbaik mereka," tukas Suryadharma All.
Sumber : Bisnis Indonesia Online
Persetujuan tersebut diperoleh setelah melalui perdebatan panjang selama 4,5 jam dalam rapat bersama antara Komisi VI, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, serta bank penyalur kredit berbasis jaminan pemerintah itu.
Dengan asumsi gearing ratio 10 kali, dana tambahan KUR untuk periode tahun ini akan meningkat jadi RplO miliar. Ditambah dengan dana sebelumnya sebesar Rpl4,5 triliun, total dana KUR yang disalurkan menjadi Rp24,5 triliun.
Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengajukan penambahan dana penjaminan KUR kepada Departemen Keuangan setelah serapan dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga awal Agustus hampir mencapai Rp9 triliun.
Sebelumnya Panitia Anggaran DPR dan pemerintah membahas usulantersebut dan sesuai dengan mekanisme harus mendapat persetujuan Komisi VI. Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR Totok Daryanto, kemarin sepakat atas penambahan itu.
Sebelum mencapai kesepakatan. Raker yang dihadiri Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali beserta tiga wakil bank peserta penyalur, yakni Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, berlangsung alot.
Zulkifli Halim (F-PAN) meminta perbankan maupun Menegkop Suryadharma mempertanggungjawabkan secara moral atas kewajiban UMKM memberi jaminan tambahan ketika mengakses kredit itu.
Hal itu karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meluncurkan KUR pada 5 November 2007 mengatakan tidak perlu agunan mau-
pun jaminan. Faktanya, debitor yang mengakses dana itu masih dikenakan jaminan tambahan.
Bunga tinggi
Dia juga mengkritisi besaran bunga yang ditetapkan bank peserta hingga 24% terhadap debitor, terutama dengan jumlah di bawah RpS juta, sedangkan bunga untuk akses dana di atas Rp5 juta ditetapkan maksimal .16%.
"Sebaiknya penyaluran KU diserahkan saja kepada koperasi karena kami melihat bank pelaksana setengah hati menyalurkan dana yang difokuskankepada usaha mikro dan kecil tersebut," tegas Zulkifli.
Dengan bunga 24% bank dan pemerintah telah memeras pengusaha kecil yang hanya memerlukan modal usaha di bawah Rp5 juta. Jika penyaluran dipercaya kepada koperasi dengan pola syariah, dia optimistis program ini sangat membantu UMKM.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Refrizal mengingatkan pemerintah agar KUR jangan sampai menjadi Koperasi Usaha Tani (KUT) jilid kedua yang hingga kini belum bisa diselesaikan tunggakannya.
Karena itu dia minta monitoring atas program KUR dilakukan ketat, setidaknya tidak menjadi moral hazard. Terkait dengan besaran bunga, Refrizal minta dirumuskan kembali oleh tim komite kebijakan yang beranggotakan instansi terkait, termasuk Suryadharma.
"Jangan sampai orang lebih suka menjadi pemotong rumput ketimbang memelihara sapi karena mereka pasti akan kesulitan mengembalikan pinjaman dan bunga yang besar seperti program KUR," katanya.
Direktur UMKM Bank BRI Sulaiman Arif Arianto mengatakan bank mewajibkan jaminan tambahan hanya untuk memastikan apakah calon debitor itu serius menjalankan usahanya. Karena itu bank wajib meng evaluasi calon debitor.
"Meski kami mewajibkan jaminan tambahan, sampai saat ini belum pernah mengeksekusinya. Kalau pun kami mau mengeksekusi, kami akan rugi karena satu atau dua hari cabai mereka akan busuk. Kami hanya menjalankan sikap kehati-hatian dari jaminan tambahan itu," kata Sulaiman Arif.
Menegkop dan UKM Suryadharma Ali mengatakan besaran bunga bagi usaha mikro dan kecil bukan kendala, sebab menurut survei Bank Indonesia pelaku usaha tersebut hanya perlu dana untuk jangka pendek
Tang terpenting bagi mereka adalah kesempatan untuk mengakses dana. Selama ini bank juga enggan menyalurkan dana ke usaha mikro dan kecil. Jadi KUR merupakan peluang terbaik mereka," tukas Suryadharma All.
Sumber : Bisnis Indonesia Online
Kemenkop sosialisasikan KUR
JAKARTA Kementerian Negara Koperasi dan UKM terus melakukan sosialisasi terhadap program kredit usaha rakyat (KUR) untuk memperluas sasaran penerima, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.
Memasuki delapan bulan penyaluran program KUR, masih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya mikro dan kecil kesulitan menemukan kantor pelayanan enam bank peserta yang melayani KUR.
"Karena tidak semua kantor cabang bank melayani KUR, membuat calon debitor dari UMKM kebingungan," ujar Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM Akhmad Junaidi kepada Bisnis kemarin.
Solusinya adalah melakukan sosialisasi secara rutin di setiap daerah. Dengan metode tersebut pemerintah mengharapkan pelaku usaha sektor riil bisa mengakses permodalan tanpa lagi disertai keluhan.
Sumber : Bisnis Indonesia Online
Memasuki delapan bulan penyaluran program KUR, masih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya mikro dan kecil kesulitan menemukan kantor pelayanan enam bank peserta yang melayani KUR.
"Karena tidak semua kantor cabang bank melayani KUR, membuat calon debitor dari UMKM kebingungan," ujar Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM Akhmad Junaidi kepada Bisnis kemarin.
Solusinya adalah melakukan sosialisasi secara rutin di setiap daerah. Dengan metode tersebut pemerintah mengharapkan pelaku usaha sektor riil bisa mengakses permodalan tanpa lagi disertai keluhan.
Sumber : Bisnis Indonesia Online
2500 Koperasi ikut lingkage program kredit usaha rakyat
JAKARTA- Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, Agus Muharram mengungkapkan sebanyak 2.365 koperasi dan 266 BMT (Baitul Mal wa Tamwil) di berbagai wilayah di Indonesia telah mengajukan diri untuk turut serta dalam linkage program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Sejauh ini yang sudah mengajukan turut serta dalam linkage program KLIR sebanyak 2.365 koperasi dan 2(d BMT dari seluruh lndone-sia." kau Agus Muharram, di Jakarta, Senin.
Pihaknya, kata Agus telah mengusulkan kepada tiga perbankan yaitu BRI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri sebanyak 406 koperasi untuk diikutkan dalam linkage program KUR.
Ke-406 koperasi tersebut tersebar di 10 provinsi tepatnya 95 kabupaten/kota di Indonesia yaitu di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKTJakarta, Ban-ten. Jawa Barat, Jawa Tengah. Bengkulu, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat.
"Linkage program ini bertujuan untuk memperluas akses kredit kepada pelaku usaha mikro yang tidak bisa dijangkau oleh perhankan." ka-laAgus.
Selama ini di lapangan kerap dijumpai pelaku usaha mikro yang tidak "bankable" karena berbagai sebab di antaranya program yang dijalankan tidak "match" dengan perbankan, kredit yang diajukan terlalu rendah bagi bank, dan pelaku usaha kesulitan melengkapi persyaratan bank karena buta huruf atausebab yang lain.
Selain itu, jangkauan perbankan juga terbatas hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. "Jadi untuk menghadapi persoalan ini. kita optimalkan, fungsi lembaga keua ngan mikro," katanya. Oleh karena itu, linkage program kemudian diterapkan melalui optimalisasi lembaga keuangan mikro baik koperasi maupun non-koperasi baik yang telah berbadan hukum maupun belum.
Untuk non-koperasi misalnya melalui Bank Perkreditan Rakyat, BPRS, koperasi simpan pinjam, koperasi umum, koperasi jasa, ataupun koperasi jasa keuangan sya riah/unil jasa syariah.
"Ada juga yang belum berbadan hukum misalnya lembaga kredit desa atau unit simpan pinjam desa. Namun biasanya perbankan lebih memilih lembaga yang telah memiliki badan hukum." katanya.
Linkage program yang dija-lankan tei sebut akan diterap kan melalui tiga pola \ailu. eksekuting, chanelling. dau kerjasama keuangan
Pola eksekuting pada prin-sipn\a koperasi meminjam uang kepada bank baru kemudian disalurkan kepada anggotanya. Sedangkan dalam pola chanelling, koperasi memfasilitasi anggotanya agar dapal mengakses perbankan.
Pola kerjasama keuangan merupakan praktek berkumpulnya anggota masyarakat membentuk lembaga keuangan mikro yang akan memin jam uang dari bank kemudian disalurkan kepada ang gotanya.
Kementerian Negara Koperasi dan UKM menentukan sejumlah persyaratan agar koperasi dapal men Lik un linkage program khususnya untuk KUR. Syarat.yang harus dipenuhi di antaranya klasifikasi koperasi minimal C. Non-Perfonn Loan (NPI i di bawah 5 persen, koperasisehat, dan belum pernah mendapat KUP tdebiturbaru dan usaha sudah berjalan minimal sam tahun). "Dan yang penting juga koperasi yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar hitam perbankan." katanya
Ke men kop memfasilitasi ribuan koperasi tersebut untuk turut dalam linkage program KUR dengan menyarankan nama-nama koperasi (di mana dala data) telah diserahi kau kepada perbankan.
"Kila serahkan data-data koperasi yang memenuhi syarat kepada perbankan, selanjutnya, terserah kepada perbankan. Mereka yang akan seleksi lebih lanjut." kat ji Agus. Jauh sebelum program ini, Kemenkop pernah memfasilitasi 8 14 koperasi dan 16 provinsi untuk mengikuti linkage program. "Linkage program sebelumnya di kembangkan bersama Bank Indonesia," demikian Agus Muharram,
Sumber : Harian Terbit
"Sejauh ini yang sudah mengajukan turut serta dalam linkage program KLIR sebanyak 2.365 koperasi dan 2(d BMT dari seluruh lndone-sia." kau Agus Muharram, di Jakarta, Senin.
Pihaknya, kata Agus telah mengusulkan kepada tiga perbankan yaitu BRI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri sebanyak 406 koperasi untuk diikutkan dalam linkage program KUR.
Ke-406 koperasi tersebut tersebar di 10 provinsi tepatnya 95 kabupaten/kota di Indonesia yaitu di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKTJakarta, Ban-ten. Jawa Barat, Jawa Tengah. Bengkulu, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat.
"Linkage program ini bertujuan untuk memperluas akses kredit kepada pelaku usaha mikro yang tidak bisa dijangkau oleh perhankan." ka-laAgus.
Selama ini di lapangan kerap dijumpai pelaku usaha mikro yang tidak "bankable" karena berbagai sebab di antaranya program yang dijalankan tidak "match" dengan perbankan, kredit yang diajukan terlalu rendah bagi bank, dan pelaku usaha kesulitan melengkapi persyaratan bank karena buta huruf atausebab yang lain.
Selain itu, jangkauan perbankan juga terbatas hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. "Jadi untuk menghadapi persoalan ini. kita optimalkan, fungsi lembaga keua ngan mikro," katanya. Oleh karena itu, linkage program kemudian diterapkan melalui optimalisasi lembaga keuangan mikro baik koperasi maupun non-koperasi baik yang telah berbadan hukum maupun belum.
Untuk non-koperasi misalnya melalui Bank Perkreditan Rakyat, BPRS, koperasi simpan pinjam, koperasi umum, koperasi jasa, ataupun koperasi jasa keuangan sya riah/unil jasa syariah.
"Ada juga yang belum berbadan hukum misalnya lembaga kredit desa atau unit simpan pinjam desa. Namun biasanya perbankan lebih memilih lembaga yang telah memiliki badan hukum." katanya.
Linkage program yang dija-lankan tei sebut akan diterap kan melalui tiga pola \ailu. eksekuting, chanelling. dau kerjasama keuangan
Pola eksekuting pada prin-sipn\a koperasi meminjam uang kepada bank baru kemudian disalurkan kepada anggotanya. Sedangkan dalam pola chanelling, koperasi memfasilitasi anggotanya agar dapal mengakses perbankan.
Pola kerjasama keuangan merupakan praktek berkumpulnya anggota masyarakat membentuk lembaga keuangan mikro yang akan memin jam uang dari bank kemudian disalurkan kepada ang gotanya.
Kementerian Negara Koperasi dan UKM menentukan sejumlah persyaratan agar koperasi dapal men Lik un linkage program khususnya untuk KUR. Syarat.yang harus dipenuhi di antaranya klasifikasi koperasi minimal C. Non-Perfonn Loan (NPI i di bawah 5 persen, koperasisehat, dan belum pernah mendapat KUP tdebiturbaru dan usaha sudah berjalan minimal sam tahun). "Dan yang penting juga koperasi yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar hitam perbankan." katanya
Ke men kop memfasilitasi ribuan koperasi tersebut untuk turut dalam linkage program KUR dengan menyarankan nama-nama koperasi (di mana dala data) telah diserahi kau kepada perbankan.
"Kila serahkan data-data koperasi yang memenuhi syarat kepada perbankan, selanjutnya, terserah kepada perbankan. Mereka yang akan seleksi lebih lanjut." kat ji Agus. Jauh sebelum program ini, Kemenkop pernah memfasilitasi 8 14 koperasi dan 16 provinsi untuk mengikuti linkage program. "Linkage program sebelumnya di kembangkan bersama Bank Indonesia," demikian Agus Muharram,
Sumber : Harian Terbit
3.037 Koperasi layak dapat KUR
JAKARTA Pemerintah mencalonkan sejumlah 3.037 koperasi yang dinilai layak menjadi peserta program pola penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) melalui linkage program.
Dari sejumlah calon koperasi tersebut, 406 di antaranya bahkan sudah resmi disampaikan kepada bank peserta, yakni Bank Mandiri dan BRI dan Bank Syariah Mandiri. Layak tidaknya calon koperasi itu akan dinilai ketiga bank.
"Ada beberapa syarat bagi koperasi untuk dicalonkan menjadi peserta linkage program," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram kepada wartawan kemarin.
Syarat tersebut adalah klasifikasi koperasi minimal masuk kategori C, tingkat kemacetan kredit atau non performing loan di bawah 5% serta kondisi koperasi masuk golongan sehat.
Selain itu koperasi belum pernah menyalurkan KUR serta penerima dana harus debitor baru. Syarat terakhir adalah koperasi calon peserta sudah berdiri satu tahun dan tidak masuk dalam daftar hitam per-bankan.
Sebelumnya, Kemenkop dan UKM memfasilitasi linkage program antara perbankan dari koperasi (KUR), fasilitasi serupa pernah dilakukan terhadap 814 koperasi dari 16 provinsi melalui program dana bergulir.
Linkage program
Di luar 406 koperasi yang sudah diajukan ke perbankan masuk linkage program, 2.365 di antaranya berasal dari koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam (KSP/USP) serta 266 dari Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
Linkage program, kata Agus, dipakai untuk memperluas akses kredit mikro yang tidak bisa dijangkau.bank. Misalnya pro-gram tidak matching dengan perbankan karena usaha mikro hanya perlu Rp200.000.
"Bank enggan menyalurkan karena jumlah pinjaman terlalu kecil. Sebaliknya usaha mikro juga kesulitan mengakses ke perbankan karena pengetahuan mereka terbatas untuk sistem perbankan."
Contohnya, katanya, untuk mengisi formulir saja pelaku usaha mikro kecil kesulitan. Untuk itu perbankan perlu didukung lembaga keuangan mikro (koperasi) menyalurkan dana KUR dengan penjaminan.
Dalam kerja sama ini, hanya LKM berbadan hukum yang bisa diterima bank sebagai mitra.
Sumber : Bisnis Indonesia
Dari sejumlah calon koperasi tersebut, 406 di antaranya bahkan sudah resmi disampaikan kepada bank peserta, yakni Bank Mandiri dan BRI dan Bank Syariah Mandiri. Layak tidaknya calon koperasi itu akan dinilai ketiga bank.
"Ada beberapa syarat bagi koperasi untuk dicalonkan menjadi peserta linkage program," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram kepada wartawan kemarin.
Syarat tersebut adalah klasifikasi koperasi minimal masuk kategori C, tingkat kemacetan kredit atau non performing loan di bawah 5% serta kondisi koperasi masuk golongan sehat.
Selain itu koperasi belum pernah menyalurkan KUR serta penerima dana harus debitor baru. Syarat terakhir adalah koperasi calon peserta sudah berdiri satu tahun dan tidak masuk dalam daftar hitam per-bankan.
Sebelumnya, Kemenkop dan UKM memfasilitasi linkage program antara perbankan dari koperasi (KUR), fasilitasi serupa pernah dilakukan terhadap 814 koperasi dari 16 provinsi melalui program dana bergulir.
Linkage program
Di luar 406 koperasi yang sudah diajukan ke perbankan masuk linkage program, 2.365 di antaranya berasal dari koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam (KSP/USP) serta 266 dari Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
Linkage program, kata Agus, dipakai untuk memperluas akses kredit mikro yang tidak bisa dijangkau.bank. Misalnya pro-gram tidak matching dengan perbankan karena usaha mikro hanya perlu Rp200.000.
"Bank enggan menyalurkan karena jumlah pinjaman terlalu kecil. Sebaliknya usaha mikro juga kesulitan mengakses ke perbankan karena pengetahuan mereka terbatas untuk sistem perbankan."
Contohnya, katanya, untuk mengisi formulir saja pelaku usaha mikro kecil kesulitan. Untuk itu perbankan perlu didukung lembaga keuangan mikro (koperasi) menyalurkan dana KUR dengan penjaminan.
Dalam kerja sama ini, hanya LKM berbadan hukum yang bisa diterima bank sebagai mitra.
Sumber : Bisnis Indonesia
Ketentuan kredit usaha rakyat direvisi
JAKARTA: Pemerintah merevisi ketentuan kredit usaha rakyat (KUR) untuk memperluas akses pengusaha mikro dan kecil terhadap pinjaman berbasis penjaminan pemerintah ini.
Beberapa revisi tersebut, di antaranya memperlonggar batas maksimal bunga pinjaman kredit usaha rakyat dari 16% menjadi hingga 24% untuk penyaluran melalui lembaga keuangan mikro dengan skema linkage program.
Pemerintah juga memperpanjang jangka waktu pinjaman KUR tidak lagi dibatasi maksimal tiga tahun untuk membuka akses yang lebih besar terhadap kredit ini.
Di samping itu, dana penjaminan dari angka saat ini Rp1,4 triliun akan ditambah, menyusul progresivtas serapan terhadap kredit usaha rakyat tersebut.
Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan instansinya siap menambah dana penjaminan Rp1,8 miliar pada tahun ini, dan menggalang dana dari instansi yang lain.
"Mungkin nanti setiap tahun, akan ada dana APBN untuk penjaminan KUR," ujar Mennegkop seusai rapat koordinasi soal kredit usaha rakyat (KUR) di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, kemarin.
Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Dirjen IDKM Depperin Fauzi Azis, dan sejumlah pejabat bank penyalur KUR.
Menurut Suryadharma, dari rencana penyaluran kredit berbasis jaminan pemerintah sebesar Rp14,5 triliun sejak November 2007, saat ini sudah terealisasi Rp5,2 triliun.
"Kalau memang pada waktu tertentu dana [penjaminan] sebesar Rp1,45 triliun yang di Askrindo habis, pemerintah akan menambah kembali dana penjaminan itu," katanya.
Dia menyatakan penyaluran KUR ini diharapkan dapat menekan dampak negatif dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang sebentar lagi akan diumumkan pemerintah.
Selain KUR, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah lain untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM, termasuk program BLT dan PNPM Mandiri, serta program pengembangan LKM (lembaga keuangan mikro).
Merusak pasar
Direktur Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Dwinda Ruslan berpendapat masalah bunga kredit usaha rakyat sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar.
Dia menilai kebijakan batas maksimal kredit usaha rakyat sebesar 16% berpotensi merusak pasar yang selama ini menjadi lahan lembaga keuangan mikro.
Menurut dia, penyaluran pinjaman mikro oleh koperasi, baitul mal wattanwil, dan lembaga keuangan mikro lain umumnya membebankan bunga pinjaman 1,3% - 2% per bulan.
"Kalau KUR dengan bunga 16%, rata - rata bunga per bulan di bawah 1% flat per bulan. Ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga pinjaman yang dipatok lembaga keuangan mikro selama ini," ujarnya kepada Bisnis.
Apabila koperasi simpan pinjam atau baitul mal wattanwil menyalurkan KUR dengan bunga maksimal 16%, sebagian anggota akan memburu dan beralih ke pinjaman ini.
Oleh karena itu, IKSP menyarankan pemerintah untuk membebaskan penetapan bunga KUR agar tidak mengganggu pasar koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro yang lain.
"Lebih baik bunga KUR bukan by policy tetapi sesuai dengan mekanisme pasar," ujar Dwinda.
Pemerintah menempatkan dana Rp1,4 triliun sebagai jaminan atas kredit usaha rakyat yang disalurkan enam bank pelaksana, yakni BRI, BNI, Bukopin, Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan BTN.
Pemerintah merintis skema penyaluran melalui lembaga keuangan mikro (linkage program), mengingat hampir semua bank tidak memiliki jaringan sampai ke peminjam mikro.
"Sejumlah bank tidak punya jaringan seperti BRI. Artinya itu perlu linkage program. Tadinya satu tingkat, sekarang dua step loan. Cost of fund naik, sehingga biaya bunga tidak lagi bisa 16%," ujar Asisten Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Akhmad Junaidi.
Sumber : Bisnis Indonesia
Beberapa revisi tersebut, di antaranya memperlonggar batas maksimal bunga pinjaman kredit usaha rakyat dari 16% menjadi hingga 24% untuk penyaluran melalui lembaga keuangan mikro dengan skema linkage program.
Pemerintah juga memperpanjang jangka waktu pinjaman KUR tidak lagi dibatasi maksimal tiga tahun untuk membuka akses yang lebih besar terhadap kredit ini.
Di samping itu, dana penjaminan dari angka saat ini Rp1,4 triliun akan ditambah, menyusul progresivtas serapan terhadap kredit usaha rakyat tersebut.
Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan instansinya siap menambah dana penjaminan Rp1,8 miliar pada tahun ini, dan menggalang dana dari instansi yang lain.
"Mungkin nanti setiap tahun, akan ada dana APBN untuk penjaminan KUR," ujar Mennegkop seusai rapat koordinasi soal kredit usaha rakyat (KUR) di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, kemarin.
Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Dirjen IDKM Depperin Fauzi Azis, dan sejumlah pejabat bank penyalur KUR.
Menurut Suryadharma, dari rencana penyaluran kredit berbasis jaminan pemerintah sebesar Rp14,5 triliun sejak November 2007, saat ini sudah terealisasi Rp5,2 triliun.
"Kalau memang pada waktu tertentu dana [penjaminan] sebesar Rp1,45 triliun yang di Askrindo habis, pemerintah akan menambah kembali dana penjaminan itu," katanya.
Dia menyatakan penyaluran KUR ini diharapkan dapat menekan dampak negatif dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang sebentar lagi akan diumumkan pemerintah.
Selain KUR, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah lain untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM, termasuk program BLT dan PNPM Mandiri, serta program pengembangan LKM (lembaga keuangan mikro).
Merusak pasar
Direktur Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Dwinda Ruslan berpendapat masalah bunga kredit usaha rakyat sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar.
Dia menilai kebijakan batas maksimal kredit usaha rakyat sebesar 16% berpotensi merusak pasar yang selama ini menjadi lahan lembaga keuangan mikro.
Menurut dia, penyaluran pinjaman mikro oleh koperasi, baitul mal wattanwil, dan lembaga keuangan mikro lain umumnya membebankan bunga pinjaman 1,3% - 2% per bulan.
"Kalau KUR dengan bunga 16%, rata - rata bunga per bulan di bawah 1% flat per bulan. Ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga pinjaman yang dipatok lembaga keuangan mikro selama ini," ujarnya kepada Bisnis.
Apabila koperasi simpan pinjam atau baitul mal wattanwil menyalurkan KUR dengan bunga maksimal 16%, sebagian anggota akan memburu dan beralih ke pinjaman ini.
Oleh karena itu, IKSP menyarankan pemerintah untuk membebaskan penetapan bunga KUR agar tidak mengganggu pasar koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro yang lain.
"Lebih baik bunga KUR bukan by policy tetapi sesuai dengan mekanisme pasar," ujar Dwinda.
Pemerintah menempatkan dana Rp1,4 triliun sebagai jaminan atas kredit usaha rakyat yang disalurkan enam bank pelaksana, yakni BRI, BNI, Bukopin, Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan BTN.
Pemerintah merintis skema penyaluran melalui lembaga keuangan mikro (linkage program), mengingat hampir semua bank tidak memiliki jaringan sampai ke peminjam mikro.
"Sejumlah bank tidak punya jaringan seperti BRI. Artinya itu perlu linkage program. Tadinya satu tingkat, sekarang dua step loan. Cost of fund naik, sehingga biaya bunga tidak lagi bisa 16%," ujar Asisten Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Akhmad Junaidi.
Sumber : Bisnis Indonesia
Friday, September 5, 2008
PENINJAUAN REALISASI PNPM MANDIRI DAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH
Purworejo, 17 April 2008
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri telah dilaksanakan secara nasional sejak tanggal 30 April 2007 yang lalu, yaitu saat Presiden RI meluncurkan program ini di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini dipandang sebagai program besar, mengingat cakupan wilayah serta masyarakat yang terlibat dalam program ini sangat luas. Program ini sangat strategis dan fundamental, karena menjadi wadah dari berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang selama ini ada di berbagai kementrian/lembaga.
Arahan Bapak Presiden RI pada saat Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 merupakan langkah yang sangat tepat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui harmonisasi dan sinkronisasai program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri bukan sekedar membagikan – bagikan dana bergulir, namun terkandung didalamnya pembelajaran bagi masyarakat tentang demokratisasi pada akar rumput, menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi yang baik, membangun dan membudayakan semangat kemitraan serta upaya peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat menjadi modal sosial bangsa.
Pada tahun 2008, telah diharmonisasikan 6 (enam) program masuk dalam wadah PNPM Mandiri, yaitu PNPM Perdesaan atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK); PNPM Perkotaan atau Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), PNPM Infrasturktur Perdesaan atau Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan(PPIP); PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus atau Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK); PNPM Agribisnis Perdesaan atau Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan yang sedang diharmonisasikan adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mandiri Pesisir (PEMP) atau PNPM Masyarakat Pesisir ke dalam PNPM Mandiri. Pada tahun 2009 diharapkan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang tersebar dikementrian /lembaga dapat tergabung dalam wadah PNPM Mandiri.
Untuk Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah dilaporkan pada waktu acara Temu Wicara Presiden dan Nelayan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 April 2008 yang lalu, bahwa besarnya dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk penanggulangan kemiskinan yang disalurkan kepada masyarakat Jawa Tengah melalui PNPM Mandiri adalah Rp. 986,46 Milyar.
Untuk Kabupaten Purworejo Besarnya dana BLM PNPM Mandiri pada tahun 2008 ini adalah Rp 24,837 Milyar, Yang terdiri atas; PNPM Perdesaan di 6 Kecamatan dengan nilai BLM Rp. 16,25 Milyar, PNPM Perkotaan di 1 Kecamatan dengan nilai BLM Rp. 4,45 Milayar, PNPM Agribisnis Perdesaan di 9 kecamatan pada 35 desa dengan nilai BLM Rp.3,5 Milyar, PNPM-Masyarakat Pesisir dengan nilai BLM Rp. 637,125 juta.
Pada tanggal 5 November 2007 yang lalu, Bapak Presiden RI juga telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat Atau KUR. Untuk Provinsi Jawa Tengah melalui Bank BRI telah direalisasikan kredit sebanyak Rp.109,3 Milyar kepada 22.943 petani dan pengusaha mikro. Bank BNI telah merealisasikan sebanyak Rp. 114,8 milyar kepada 1.180 pengusaha mikro dan industri kecil. Bank Mandiri telah merealisasikan sebesar Rp.52,82 milyar kepada 2.154 petani tebu dan peternak sapi perah. Bukopin yang beru kali ini dilaporkan telah merealisasikan KUR sebesar Rp. 37,72 milyar untuk 95 nasabah koperasi dan kelompok usaha pertanian, perkebunan, dan Usaha Mikro dan Kecil.
Untuk Kabupaten Purworejo, BRI telah merealisasikan KUR sebesar Rp. 14 milyar kepada 2.667 nasabah. Bank Mandiri telah merealisasikan KUR sebesar Rp. 12,1 milyar kepada 228 petani tebu dan usaha mikro. Sedangkan pada Bank BNI telah direalisasikan sebanyak Rp. 4,5 milyar kepada 52 pengusaha mikro dan industri kecil, dan pada Bank Bukopin telah direalisasikan sebanyak Rp. 1,46 milyar kepada 283 anggota koperasi dan kelompok usaha petani,nelayan, industri, dan pengusaha mikro.
Presiden RI dalam kesempatan ini menyaksikan penyerahan Naskah Akad Kredit dari Direktur Bank Utama BRI, BNI, Mandiri, dan Bukopin kepada perwakilan nasabah KUR, dan menyerahkan secara simbolis Sertifikat BLM untuk PNPM Mandiri tahun 2008 kepada Bupati Purworejo yang mewakili masyarakat Kabupaten Purworejo, serta menyerahkan bantuan berupa Paket Sembako kepada masyarakat.
Presiden RI juga meninjau pameran dari hasil pelaksanaan PNPM Mandiri di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Purworejo serta melakukan dialog langsung dengan para wakil penerima PNPM Mandiri dan KUR di Kabupaten Purworejo
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri telah dilaksanakan secara nasional sejak tanggal 30 April 2007 yang lalu, yaitu saat Presiden RI meluncurkan program ini di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini dipandang sebagai program besar, mengingat cakupan wilayah serta masyarakat yang terlibat dalam program ini sangat luas. Program ini sangat strategis dan fundamental, karena menjadi wadah dari berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang selama ini ada di berbagai kementrian/lembaga.
Arahan Bapak Presiden RI pada saat Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 merupakan langkah yang sangat tepat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui harmonisasi dan sinkronisasai program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri bukan sekedar membagikan – bagikan dana bergulir, namun terkandung didalamnya pembelajaran bagi masyarakat tentang demokratisasi pada akar rumput, menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi yang baik, membangun dan membudayakan semangat kemitraan serta upaya peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat menjadi modal sosial bangsa.
Pada tahun 2008, telah diharmonisasikan 6 (enam) program masuk dalam wadah PNPM Mandiri, yaitu PNPM Perdesaan atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK); PNPM Perkotaan atau Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), PNPM Infrasturktur Perdesaan atau Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan(PPIP); PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus atau Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK); PNPM Agribisnis Perdesaan atau Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan yang sedang diharmonisasikan adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mandiri Pesisir (PEMP) atau PNPM Masyarakat Pesisir ke dalam PNPM Mandiri. Pada tahun 2009 diharapkan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang tersebar dikementrian /lembaga dapat tergabung dalam wadah PNPM Mandiri.
Untuk Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah dilaporkan pada waktu acara Temu Wicara Presiden dan Nelayan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 April 2008 yang lalu, bahwa besarnya dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk penanggulangan kemiskinan yang disalurkan kepada masyarakat Jawa Tengah melalui PNPM Mandiri adalah Rp. 986,46 Milyar.
Untuk Kabupaten Purworejo Besarnya dana BLM PNPM Mandiri pada tahun 2008 ini adalah Rp 24,837 Milyar, Yang terdiri atas; PNPM Perdesaan di 6 Kecamatan dengan nilai BLM Rp. 16,25 Milyar, PNPM Perkotaan di 1 Kecamatan dengan nilai BLM Rp. 4,45 Milayar, PNPM Agribisnis Perdesaan di 9 kecamatan pada 35 desa dengan nilai BLM Rp.3,5 Milyar, PNPM-Masyarakat Pesisir dengan nilai BLM Rp. 637,125 juta.
Pada tanggal 5 November 2007 yang lalu, Bapak Presiden RI juga telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat Atau KUR. Untuk Provinsi Jawa Tengah melalui Bank BRI telah direalisasikan kredit sebanyak Rp.109,3 Milyar kepada 22.943 petani dan pengusaha mikro. Bank BNI telah merealisasikan sebanyak Rp. 114,8 milyar kepada 1.180 pengusaha mikro dan industri kecil. Bank Mandiri telah merealisasikan sebesar Rp.52,82 milyar kepada 2.154 petani tebu dan peternak sapi perah. Bukopin yang beru kali ini dilaporkan telah merealisasikan KUR sebesar Rp. 37,72 milyar untuk 95 nasabah koperasi dan kelompok usaha pertanian, perkebunan, dan Usaha Mikro dan Kecil.
Untuk Kabupaten Purworejo, BRI telah merealisasikan KUR sebesar Rp. 14 milyar kepada 2.667 nasabah. Bank Mandiri telah merealisasikan KUR sebesar Rp. 12,1 milyar kepada 228 petani tebu dan usaha mikro. Sedangkan pada Bank BNI telah direalisasikan sebanyak Rp. 4,5 milyar kepada 52 pengusaha mikro dan industri kecil, dan pada Bank Bukopin telah direalisasikan sebanyak Rp. 1,46 milyar kepada 283 anggota koperasi dan kelompok usaha petani,nelayan, industri, dan pengusaha mikro.
Presiden RI dalam kesempatan ini menyaksikan penyerahan Naskah Akad Kredit dari Direktur Bank Utama BRI, BNI, Mandiri, dan Bukopin kepada perwakilan nasabah KUR, dan menyerahkan secara simbolis Sertifikat BLM untuk PNPM Mandiri tahun 2008 kepada Bupati Purworejo yang mewakili masyarakat Kabupaten Purworejo, serta menyerahkan bantuan berupa Paket Sembako kepada masyarakat.
Presiden RI juga meninjau pameran dari hasil pelaksanaan PNPM Mandiri di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Purworejo serta melakukan dialog langsung dengan para wakil penerima PNPM Mandiri dan KUR di Kabupaten Purworejo
Subscribe to:
Posts (Atom)
